Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah di tengah upaya menjaga posisi wilayah itu sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Hingga kini, 26 kabupaten/kota disebut sudah memenuhi target perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B sebesar 87 persen.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan masih ada sembilan kabupaten/kota yang belum tuntas memenuhi target tersebut. Ia berharap penyelesaiannya dapat dirampungkan dalam bulan ini setelah melalui proses yang masih berjalan.
Target LP2B dan kendala di daerah perkotaan
Menurut Luthfi, pemenuhan target LP2B penting untuk menjaga ketahanan pangan di Jawa Tengah. Namun, sejumlah daerah perkotaan masih mengalami kendala dalam menyediakan lahan yang memenuhi ketentuan perlindungan sawah.
Karena itu, daerah yang kesulitan diminta berkonsultasi dengan daerah lain yang sudah lebih dulu memenuhi target. Langkah ini diharapkan membantu percepatan penyelesaian perlindungan lahan pertanian di tingkat kabupaten/kota.
| Posisi | Jumlah Daerah | Keterangan |
|---|---|---|
| Sudah memenuhi target | 26 kabupaten/kota | Target perlindungan LP2B 87 persen |
| Masih berproses | 9 kabupaten/kota | Ditargetkan selesai dalam bulan ini |
Pengelolaan sampah disesuaikan dengan karakter daerah
Dalam rapat koordinasi dan pemantauan lapangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Pemprov Jateng juga membahas percepatan pengelolaan sampah. Luthfi menegaskan, pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah agar lebih efektif.
Daerah dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari diarahkan menggunakan skema rayonisasi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Skema itu disiapkan antara lain untuk wilayah Semarang-Kendal, Pekalongan Raya, Magelang Raya, dan Tegal Raya.
Sementara itu, daerah dengan volume sampah yang lebih kecil didorong memakai teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF dengan dukungan industri semen sebagai offtaker.
| Kondisi Daerah | Skema Pengolahan | Contoh Wilayah |
|---|---|---|
| Timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari | Rayonisasi pengolahan sampah menjadi energi listrik | Semarang-Kendal, Pekalongan Raya, Magelang Raya, Tegal Raya |
| Timbulan sampah lebih kecil | Refuse Derived Fuel (RDF) | Didukung industri semen sebagai offtaker |
Desa Mandiri Sampah ikut diperkuat
Pemprov Jateng juga memperkuat penanganan sampah dari hulu melalui Program Desa Mandiri Sampah. Saat ini hampir 210 desa telah menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri dari tingkat RT, RW, hingga desa.
Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Didik Mulyanto, mengakui sejumlah kota masih menghadapi kesulitan memenuhi target LP2B. Persoalan itu akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat, termasuk soal kepastian hukum lahan dan usulan insentif bagi daerah serta petani.
Didik juga menyebut pemerintah akan mendorong agar kebijakan pendukung segera disiapkan untuk kota-kota yang belum mencapai target. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana meminta daerah tidak terpaku pada satu teknologi pengolahan sampah.
Menurut Hanifah, pemilihan teknologi harus melihat karakteristik sampah, kemampuan fiskal daerah, kesiapan fasilitas, serta ketersediaan offtaker. Ia juga meminta setiap kabupaten/kota segera menyusun roadmap pengelolaan sampah agar pembangunan fasilitas benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan tidak berisiko mangkrak.
