Kemendagri Tingkatkan Strategi Cepat Tanggap untuk Atasi Risiko Bencana di Masa Depan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan perlunya inovasi dalam menjalankan program dan kegiatan sebagai langkah responsif menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks pada 2026. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil), Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa pola kerja lama tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika kebencanaan terkini.

Safrizal menekankan bahwa kinerja unggul perlu menggabungkan kebaruan program, kerja keras, dan sikap disiplin. Ia menjelaskan bahwa inovasi mendorong terobosan baru, konsistensi dalam kerja keras menjamin keberlanjutan, sementara sikap yang tepat memastikan koordinasi antarunit berjalan efektif.

Dalam acara kick off meeting di Sentul, Bogor pada 14-16 Januari 2026, Ditjen Bina Adwil memulai penyelarasan kebijakan, penajaman program, dan penguatan strategi pelaksanaan. Kegiatan ini menjadi awal penting dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan adaptif di tengah risiko bencana yang terus berkembang.

Berfokus pada anggaran dan prioritas nasional, pertemuan ini memastikan seluruh unit di Ditjen Bina Adwil memahami mandat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025. Safrizal menjelaskan bahwa kebijakan 2026 akan menitikberatkan pada administrasi kewilayahan yang kuat dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Pendekatan kerja agile diterapkan untuk menjadikan program lebih fleksibel, responsif, dan tepat sasaran. Dengan cara ini, Ditjen Bina Adwil mampu menyesuaikan pelaksanaan program secara dinamis berdasarkan situasi dan kebutuhan di lapangan.

Penguatan mitigasi bencana dimulai sejak tahap perencanaan lewat pengembangan basis data yang komprehensif dan standardisasi tata kelola operasional. Upaya ini didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang mengutamakan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Secara strategis, alokasi anggaran telah disesuaikan dengan prioritas presiden melalui pencadangan, pembukaan blokir anggaran secara bertahap, serta penyesuaian output program agar selaras dengan indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja program (IKP), dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Hal ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Safrizal menambahkan bahwa konsolidasi awal tahun memegang peran penting dalam menjaga kesinambungan kinerja Ditjen Bina Adwil. Pada tahun sebelumnya, realisasi anggaran mencapai 99,45%, menunjukkan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran dalam menjalankan tugas.

Target ke depan bukan hanya mempertahankan capaian, namun juga meningkatkan kualitas belanja agar berdampak signifikan dalam membangun kewilayahan yang lebih tangguh. Harapannya, hal ini dapat memperkuat kesiapsiagaan dan respons pemerintah daerah terhadap risiko bencana.

Melalui kegiatan ini, Ditjen Bina Adwil menegaskan komitmen pelaksanaan program yang terarah, adaptif, dan akuntabel. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses dalam mendukung pelaksanaan program strategis Kemendagri menghadapi tantangan kebencanaan di tahun 2026.