Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai untuk periode April pada tahap kedua. Penyaluran ini berlangsung sejak minggu kedua bulan April dan menyasar keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.
Pemerintah menempatkan pencairan ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Selain PKH dan BPNT, program bantuan reguler juga mencakup Program Indonesia Pintar untuk sektor pendidikan.
Penyaluran dilakukan lewat dua jalur
Kemensos menyalurkan bansos melalui dua saluran utama agar bantuan menjangkau lebih banyak penerima. Jalur pertama memakai bank-bank Himbara, sedangkan jalur kedua menggunakan PT Pos Indonesia bagi warga yang belum memiliki rekening bank.
Skema ini dipakai untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lebih merata dan tidak terhambat kendala akses layanan keuangan. Pemerintah juga menargetkan penyaluran berlangsung lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
DTSEN jadi acuan utama penerima
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah terus memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pembaruan data ini menjadi kunci karena penerima bantuan ditentukan berdasarkan data resmi tersebut.
Kriteria penerima bansos mencakup WNI yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga, lalu terdaftar sah dalam DTSEN sebagai keluarga miskin atau rentan. Penerima juga tidak boleh sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lain.
Selain itu, ASN, anggota TNI, dan Polri tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial ini. Aturan tersebut dipakai untuk menjaga agar bantuan benar-benar mengalir ke kelompok yang paling membutuhkan.
Prioritas untuk desil terendah
Pemerintah tahun ini juga menyesuaikan skema penyaluran bantuan dengan fokus pada kelompok desil 1 sampai 4. Desil adalah pembagian tingkat kesejahteraan dalam sepuluh kelompok, dari yang paling rendah hingga paling tinggi.
Dalam kebijakan terbaru, PKH diprioritaskan bagi keluarga pada desil 1 hingga 4. BPNT juga diarahkan kepada kelompok yang sama dan tidak lagi mencakup desil 5 seperti sebelumnya.
Berikut gambaran sederhana kelompok yang menjadi acuan:
- Desil 1: kondisi ekonomi paling rendah
- Desil 2: sangat rentan
- Desil 3: rentan miskin
- Desil 4: mendekati rentan
- Desil 5 hingga 10: tidak menjadi prioritas utama untuk PKH dan BPNT
Langkah ini diambil agar bantuan lebih fokus kepada rumah tangga yang paling membutuhkan.
Besaran bansos yang diterima
Nilai bantuan BPNT ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan dan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan. Artinya, penerima akan memperoleh akumulasi dana sesuai jadwal pencairan tahap berjalan.
Untuk PKH, nominal bantuan berbeda sesuai kategori penerima. Ibu hamil atau nifas serta anak usia dini usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp750.000 per tahap.
Anak SD atau sederajat memperoleh Rp225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp375.000 per tahap, dan anak SMA atau sederajat menerima Rp500.000 per tahap. Penyandang disabilitas berat serta lanjut usia masing-masing berhak atas Rp600.000 per tahap.
Rincian tersebut memberi gambaran bahwa nilai bantuan PKH mengikuti komponen kebutuhan keluarga yang menjadi sasaran program. Dengan demikian, besaran bantuan tidak sama untuk semua penerima.
Cara cek status penerima bansos
Masyarakat dapat memeriksa status desil dan penerima bansos lewat ponsel tanpa harus datang ke kantor kelurahan. Kemensos menyediakan aplikasi resmi Cek Bansos yang bisa diunduh melalui Play Store atau App Store.
Setelah aplikasi dibuka, pengguna dapat memilih menu Cek Bansos lalu memasukkan NIK sesuai KTP. Sistem akan menampilkan nama, kelompok desil, dan status penerima bantuan.
Alternatif lain tersedia melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna cukup memasukkan NIK dan kode captcha untuk melihat data yang terekam dalam sistem.
Selain mengecek status, aplikasi juga memungkinkan masyarakat mengusulkan data warga yang dinilai layak menerima bantuan. Fitur ini membantu pembaruan data agar penyaluran semakin sesuai dengan kondisi lapangan.
Pemerintah menilai transparansi data menjadi faktor penting agar bansos tidak salah sasaran. Karena itu, masyarakat diimbau memantau informasi resmi dari Kemensos untuk memastikan status penerimaan PKH dan BPNT tetap akurat sesuai data yang tercatat dalam DTSEN.
