Pelaku industri hasil tembakau meminta pemerintah segera memberi perlindungan di tengah tekanan regulasi yang dinilai kian berat. Mereka menilai kebijakan yang tidak tepat bisa mengganggu keberlangsungan ekosistem tembakau dari hulu hingga hilir.
Seruan itu muncul karena industri tembakau disebut tengah menghadapi kombinasi tekanan fiskal dan nonfiskal yang berpotensi memukul petani, pekerja, hingga pelaku usaha. Di saat yang sama, sektor ini juga masih ditargetkan berkontribusi Rp250 triliun terhadap penerimaan negara tahun ini.
Ancaman pada ekosistem tembakau
Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Muhdi, mengatakan ekosistem tembakau membutuhkan perlindungan sekaligus pemberdayaan. Ia menyoroti ancaman dari berbagai regulasi yang dapat berdampak langsung pada sekitar 6 juta tenaga kerja di dalam rantai industri tersebut.
Muhdi juga menilai implementasi aturan turunan PP No 28/2024 perlu dicermati serius. Menurut dia, dorongan kemasan rokok polos, standarisasi kadar nikotin dan tar, serta pelarangan bahan tambahan dapat memberi efek paling besar kepada petani.
“Jika dipaksakan, ini akan jadi tsunami ekonomi,” kata Muhdi dalam keterangannya.
Ia menambahkan, APTI khawatir pembatasan kadar nikotin 1 mg per batang dapat mengancam keberlangsungan varietas tembakau lokal. Muhdi menyebut rata-rata kandungan nikotin dan tar tembakau Indonesia berada di atas 2 mg.
“Jika masih terus dipaksakan untuk diberlakukan, tembakau kita akan habis,” ujarnya.
Petani cengkeh ikut cermas
Suara serupa datang dari Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI). Organisasi itu meminta pemerintah memberi perhatian pada komoditas cengkeh yang disebut 97 persen diserap untuk IHT, terutama rokok kretek.
Sekjen APCI, I Ketut Budhyman, mengatakan tekanan regulasi terhadap industri tembakau juga berimbas pada petani cengkeh di berbagai daerah. Ia menilai kretek merupakan produk padat karya yang memanfaatkan bahan baku dalam negeri.
“Cengkeh menghidupi 1,5 juta petani di seluruh Indonesia,” kata Budhyman.
APCI menilai pembatasan kadar nikotin dan tar, dorongan kemasan rokok polos, serta pelarangan bahan tambahan tidak hanya menekan industri, tetapi juga mengancam penghidupan petani yang bergantung pada serapan pasar tersebut.
Kekhawatiran pengusaha dan dampak di daerah
Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (GAPERO) Surabaya, Sulami Bahar, juga menyampaikan kegelisahan atas tekanan regulasi yang terus berlanjut. Ia menilai kondisi itu membuat masyarakat di sentra tembakau ikut terdampak.
“Jangan sampai kolaps IHT ini, masyarakat dan negara rugi, tidak dapat apa-apa. Di sisi lain, rokok ilegal masih merajalela,” ujar Sulami.
Pernyataan itu menegaskan kekhawatiran pelaku usaha bahwa tekanan regulasi tidak berdiri sendiri. Mereka melihat kondisi pasar juga dipengaruhi oleh maraknya peredaran rokok ilegal yang ikut menggerus daya tahan industri resmi.
Pemerintah diminta jaga keberlanjutan
Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia (AMTI) ikut meminta perlindungan pemerintah dalam penyusunan kebijakan fiskal dan nonfiskal. Organisasi ini menilai kebijakan yang lahir perlu menjaga resiliensi IHT karena sektor tersebut punya kontribusi besar bagi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.
Ketua Umum AMTI, Edy Sutopo, mengatakan kinerja dan produktivitas IHT turun paling parah selama 10 tahun terakhir. Ia menilai kondisi itu sudah cukup menjadi alasan bagi semua pihak untuk ikut menyelamatkan ekonomi sektor ini.
“Jangan lupakan, peran strategis IHT yang telah menyerap 6 juta tenaga kerja,” ujarnya.
Edy juga menyebut multiplier effect IHT sangat besar dengan PDB mencapai Rp710 triliun dan kontribusi bagi penerimaan negara Rp216,9 triliun. Karena itu, ia meminta pemerintah dan para pemangku kepentingan bersinergi agar tidak ada regulasi yang justru mengancam eksistensi industri tembakau.
Tekanan regulasi yang dirasakan petani, pengusaha, dan asosiasi menunjukkan bahwa perdebatan soal masa depan IHT masih terus menguat. Di tengah dorongan pengaturan yang semakin ketat, pelaku industri berharap pemerintah segera hadir dengan kebijakan yang melindungi ekosistem tembakau tanpa mengabaikan peran ekonomi yang selama ini ditopang sektor tersebut.
