Pemerintah menjadwalkan pencairan Gaji ke-13 untuk aparatur negara mulai Juni. Kebijakan ini juga berlaku bagi pensiunan dan penerima pensiun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.
Pencairan pada awal pertengahan tahun diselaraskan dengan kebutuhan biaya pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru yang umumnya dimulai pada Juli. Langkah ini sekaligus dirancang untuk membantu menjaga daya beli masyarakat melalui tambahan pendapatan yang diterima di tengah tahun.
Siapa yang Berhak Menerima
Penerima Gaji ke-13 mencakup Aparatur Sipil Negara atau ASN, yang terdiri dari PNS, Calon PNS, dan PPPK. Selain itu, prajurit aktif TNI, anggota Polri, dan pejabat negara juga masuk dalam daftar penerima.
Daftar tersebut mencakup menteri, pimpinan lembaga tinggi, gubernur, anggota DPR, dan anggota DPRD. Pemerintah juga menyalurkan tunjangan ini kepada pensiunan, penerima pensiun, janda, duda, maupun anak yang berhak atas santunan pensiun sesuai ketentuan.
Dasar Perhitungan Nominal
Besaran Gaji ke-13 mengacu pada penghasilan yang dibayarkan pada periode Mei 2026. Komponennya meliputi gaji pokok sesuai pangkat atau golongan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang beras, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
Untuk pegawai di instansi pusat, penghitungan juga memasukkan tunjangan kinerja. Sementara itu, pegawai di instansi daerah memperoleh tambahan penghasilan pegawai atau TPP sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah masing-masing.
Proses Pencairan Dana
Pemerintah memproyeksikan dana masuk langsung ke rekening penerima paling cepat pada Juni 2026. Mekanisme ini dibuat agar pencairan berjalan lebih praktis dan cepat diterima oleh pihak yang berhak.
Dalam pelaksanaannya, pencairan tidak dikenakan potongan iuran wajib. Pajak penghasilan juga akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sehingga dana yang diterima tidak tergerus beban tambahan dari penerima.
Kelompok yang Dikecualikan
Tidak semua pegawai otomatis menerima Gaji ke-13. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat pencairan tidak termasuk dalam penerima.
Pengecualian juga berlaku bagi pegawai yang ditugaskan di luar instansi pemerintah dan gajinya dibayarkan oleh tempat penugasan tersebut. Aturan ini dibuat agar penyaluran anggaran negara tetap tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan Gaji ke-13 sejak lama diposisikan sebagai dukungan tambahan bagi aparatur negara dan pensiunan, terutama saat kebutuhan keluarga meningkat di pertengahan tahun. Dengan skema yang mengacu pada penghasilan Mei 2026, pemerintah menempatkan pencairan ini sebagai instrumen bantuan yang terukur sekaligus menjaga kesinambungan manfaat bagi kelompok penerima yang memenuhi syarat.
-
-
-
-
