Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Dayeng langsung menaruh perhatian pada efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus itu diarahkan agar program tetap berjalan optimal, tetapi tidak menambah beban fiskal dan tetap menjaga jumlah sasaran penerima manfaat.
Nanik menyebut anggaran MBG yang kini berada di kisaran Rp268 triliun masih bisa ditekan lewat pembenahan tata kelola. Ia menegaskan upaya efisiensi menjadi langkah awal yang harus dilakukan setelah naik jabatan dan mulai memimpin BGN.
Efisiensi jadi agenda pertama
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026), Nanik menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh mengurangi target penerima. “Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik.
Pernyataan itu menunjukkan arah baru pengelolaan MBG yang lebih ketat. BGN ingin memastikan setiap rupiah anggaran dipakai lebih tepat dan mendukung pelaksanaan program secara efektif.
Penataan ulang penerima dan moratorium dapur baru
Salah satu langkah yang disiapkan BGN adalah refocusing atau penataan ulang penerima manfaat. Kebijakan ini dipakai untuk memastikan program lebih tepat sasaran dan tidak menyebar ke titik yang belum menjadi prioritas.
Di saat yang sama, BGN juga menghentikan sementara pembangunan dapur-dapur baru untuk mendukung pelaksanaan MBG. Nanik menyebut kebijakan itu sebagai moratorium dapur titik-titik baru.
Standar dapur dan kualitas makanan ikut diperketat
Selain menahan ekspansi dapur baru, BGN juga menaruh perhatian pada dapur yang sudah beroperasi. Evaluasi dilakukan untuk membenahi fasilitas, meningkatkan standar, dan memperkuat pelatihan sumber daya manusia agar makanan yang dihasilkan tetap berkualitas.
Nanik menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar akan dikenai sanksi penghentian sementara operasional. “Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspensi,” ujarnya.
Arah program bergeser ke wilayah 3T
BGN juga menyiapkan perubahan fokus pelaksanaan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pemerintah disebut tengah merancang beberapa skema alternatif agar program di daerah tersebut tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya menyangkut penghematan, tetapi juga pengaturan ulang prioritas program. Dengan begitu, pelaksanaan MBG di wilayah yang paling membutuhkan bisa tetap dijalankan melalui mekanisme yang lebih sesuai dengan kapasitas anggaran negara.
Perubahan kebijakan ini menjadi salah satu agenda awal Nanik setelah memimpin BGN. Di tengah dorongan memperkuat tata kelola program, fokus utama lembaga tersebut kini tertuju pada pengendalian biaya, penataan sasaran, dan perbaikan kualitas pelaksanaan MBG di lapangan.
