Skema hibah antardaerah yang mengalir dari pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ke wilayah terdampak bencana di Aceh mendapat apresiasi dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Pola dukungan ini dinilai bukan hanya membantu pemulihan fiskal daerah terdampak, tetapi juga memperlihatkan solidaritas antardaerah yang bisa dikembangkan menjadi model penanganan bencana ke depan.
Satgas PRR mencatat, hingga 22 Juni 2026, sebagian besar bantuan keuangan antardaerah sudah terealisasi. Di Sumatera Utara, bantuan telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta tujuh pemerintah kabupaten dan kota kepada sejumlah daerah di Aceh, termasuk Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, dan Gayo Lues.
Dukungan dari Sumatera Barat ikut bergerak
Selain Sumatera Utara, dukungan dari 15 pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat juga menunjukkan perkembangan positif. Sebagian besar bantuan sudah ditetapkan dan masuk ke rekening kas daerah penerima, meski masih ada beberapa daerah yang menyelesaikan proses pencairan administratif.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai perkembangan itu sebagai sinyal baik dalam pemulihan pascabencana. Ia menegaskan bahwa bantuan antardaerah memiliki nilai lebih dari sekadar dukungan anggaran, karena juga merepresentasikan semangat gotong royong.
Dalam keterangannya yang dikutip Kamis, 25 Juni 2026, Tito mengatakan kepala daerah penerima hibah sebaiknya melakukan kunjungan kepada kepala daerah pemberi hibah. Ia menyebut langkah itu penting untuk mengucapkan terima kasih sekaligus menunjukkan solidaritas antardaerah di ruang publik.
Hibah antardaerah dinilai bisa jadi contoh nasional
Tito menilai praktik tersebut dapat menjadi contoh ke depan dalam penanganan bencana. Ia menekankan bahwa bencana bisa terjadi di daerah mana pun, sehingga kerja sama antardaerah perlu dibangun secara terbuka dan berkelanjutan.
Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana itu ditujukan untuk mendukung rehabilitasi, rekonstruksi, dan pengurangan risiko bencana.
Selain alokasi tersebut, pemerintah juga mendorong skema hibah antardaerah bagi wilayah yang kebutuhan pemulihannya masih tinggi, terutama di Aceh. Dalam skema dari Sumatera Utara, total komitmen bantuan mencapai sekitar Rp260 miliar.
Komitmen bantuan dari Sumatera Utara
Dana sekitar Rp260 miliar itu berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Labuhanbatu. Satgas PRR menyebut sebagian besar dana tersebut sudah masuk ke rekening pemerintah daerah penerima.
Pola penyaluran ini menunjukkan bahwa dukungan tidak hanya datang dari pemerintah provinsi, tetapi juga dari kabupaten dan kota yang ikut berbagi beban pemulihan. Bagi Satgas PRR, keterlibatan banyak daerah menjadi bukti bahwa respons bencana dapat dibangun melalui jejaring antarpemerintah daerah.
Tahap administratif di Sumatera Barat masih berjalan
Di Sumatera Barat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penerima manfaat masih didorong untuk mempercepat proses administrasi yang belum tuntas. Pemerintah pusat telah memberi kemudahan melalui kebijakan yang memungkinkan penyaluran bantuan keuangan dilakukan tanpa persetujuan DPRD.
Kemudahan itu membantu mempercepat aliran bantuan ke daerah terdampak yang membutuhkan pemulihan lebih cepat. Meski begitu, Satgas PRR tetap meminta agar proses administratif yang tersisa segera dirampungkan agar manfaat bantuan bisa dirasakan lebih cepat oleh daerah penerima.
Semangat solidaritas itu mulai terlihat dari langkah lapangan. Bupati Bireuen H. Mukhlis bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Asahan untuk menyampaikan terima kasih atas bantuan keuangan yang diterima daerahnya.
Satgas PRR menilai kunjungan tersebut sebagai praktik positif yang dapat mempererat hubungan antardaerah. Langkah seperti itu dianggap penting untuk menjaga semangat gotong royong dalam pemulihan pascabencana dan memperkuat kerja sama ketika bencana kembali terjadi di daerah lain.