Kekeringan mulai menekan sejumlah wilayah di Jawa Tengah seiring masuknya musim kemarau. Dampaknya sudah terasa di lapangan, terutama pada pasokan air bersih warga di beberapa kabupaten yang masuk kategori rawan.
Pemantauan pada Selasa (30/6/2026) menunjukkan pemerintah daerah bersama provinsi bergerak menyiapkan mitigasi, mulai dari distribusi air bersih hingga pembangunan sumber mata air baru. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga mencatat sedikitnya Klaten, Boyolali, dan Pemalang sudah terdampak kekeringan.
18 daerah rawan kekeringan di Jawa Tengah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah memetakan 18 wilayah yang dinilai rawan terdampak kekeringan pada musim kemarau ini. Daerah itu tersebar di pesisir utara, kawasan selatan, hingga wilayah tengah provinsi.
Daerah rawan tersebut meliputi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Brebes, Tegal, Pemalang, Boyolali, Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara.
Status siaga darurat mulai ditetapkan
Hingga Juni 2026, delapan daerah sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Wilayah itu adalah Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Kota Tegal, dan Kota Salatiga.
Jumlah daerah berstatus siaga darurat itu masih bisa bertambah jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kondisi ini membuat pemerintah daerah diminta menjaga kesiapan logistik air dan mempercepat respons di titik-titik yang mulai kekurangan pasokan.
Distribusi air bersih terus disiapkan
BNPB mencatat tiga kabupaten, yakni Klaten, Boyolali, dan Pemalang, sudah lebih dulu terdampak. Sebagai respons awal, ratusan ribu liter air bersih digelontorkan untuk membantu kebutuhan harian warga di wilayah tersebut.
Langkah serupa juga disiapkan di daerah lain yang berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air. Skema dropping air dipakai sebagai penanganan cepat sambil menunggu solusi yang lebih permanen.
Jepara pilih sumur bor sebagai solusi jangka panjang
Pemerintah Kabupaten Jepara menempuh mitigasi yang tidak hanya bergantung pada bantuan air bersih. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyebut pembangunan sumur bor menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan sumber air baru di wilayah yang rawan kekeringan.
“Ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air warga selama musim kemarau,” ujar Witiarso. Sumur bor tersebut telah dibangun di Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, serta Desa Kepuk dan Desa Banjaran, Kecamatan Bangsri.
Blora, Rembang, dan Demak tingkatkan kesiapsiagaan
Di Blora, BPBD mencatat 149 desa dan kelurahan di 15 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan. Jumlah itu naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 139 desa, sehingga persiapan distribusi air bersih diperkuat.
Sekretaris BPBD Blora, Mulyowati, menyampaikan puluhan ribu liter air bersih sudah disiapkan untuk didistribusikan, termasuk bagi fasilitas pendidikan seperti sekolah rakyat. Kesiapan ini diharapkan bisa menekan dampak kekurangan air di wilayah terdampak.
Di Rembang, pemerintah daerah bersama sektor swasta melalui CSR menyiapkan anggaran Rp275 juta untuk bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, menyebut langkah itu penting karena pada 2024 ada 64 desa yang memerlukan bantuan serupa.
Demak juga memperkuat penanganan dengan mengerahkan 500 relawan. Kepala BPBD Demak, Agus Sukiyono, mengatakan koordinasi lintas sektor terus diperketat agar respons di lapangan berjalan lebih cepat.
Daerah terdampak perlu waspada terhadap perluasan krisis air
Pola penanganan di Jawa Tengah memperlihatkan bahwa kekeringan tidak hanya dipandang sebagai persoalan musiman, tetapi juga risiko berulang yang memerlukan kesiapan sejak dini. Pemetaan wilayah rawan, penetapan siaga darurat, distribusi air bersih, dan pembangunan sumur bor kini menjadi langkah yang berjalan bersamaan di berbagai daerah.
