Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu mencakup Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Koster menyebut dukungan tersebut sudah berjalan dalam bentuk tindakan nyata, terutama melalui penyediaan lahan untuk kebutuhan program-program itu. Ia menekankan bahwa langkah Bali bukan sekadar pernyataan politik, melainkan bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional di daerah.
Lahan untuk Program Prioritas Nasional
Untuk Program Makan Bergizi Gratis, Pemprov Bali menyiapkan lahan seluas 7,1 hektare guna pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lahan itu tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Bali dan sudah diajukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional sejak 20 Mei 2025.
Selain itu, Pemprov Bali juga menyediakan lahan lebih dari dua hektare untuk fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penyediaan lahan ini juga tersebar di berbagai kabupaten dan kota, sehingga pelaksanaan program bisa menjangkau lebih banyak wilayah di Bali.
Untuk Sekolah Rakyat, pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 5,67 hektare di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Koster mengatakan pembangunan fasilitas itu hampir selesai dan persiapan penerimaan siswa baru juga sudah dilakukan.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
Koster menjelaskan bahwa sejak awal dirinya sudah menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan seluruh perangkat daerah terkait agar aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi itu diperlukan agar pelaksanaan MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat bisa berjalan optimal di Bali.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memang memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan dan program strategis nasional. Menurutnya, sistem pemerintahan bekerja secara terintegrasi antara pusat dan daerah, sehingga setiap kepala daerah harus ikut memastikan program nasional terlaksana dengan baik.
“Pemerintahan itu hanya satu, meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujar Koster. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah dan kepala daerah wajib melaksanakan kebijakan serta program strategis yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.
Meluruskan Informasi di Media Sosial
Penegasan itu juga disampaikan Koster untuk meluruskan informasi yang berkembang di media sosial. Ia menyebut ada anggapan bahwa Bali tidak mendukung program prioritas Presiden Prabowo, padahal pemerintah daerah telah mengambil langkah konkret di lapangan.
Menurut Koster, klarifikasi tersebut penting agar masyarakat Bali memperoleh pemahaman yang benar mengenai posisi pemerintah daerah. Ia meminta agar informasi yang beredar disampaikan secara akurat, objektif, dan bertanggung jawab.
Koster juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pengguna media sosial, untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Ia menegaskan kembali ajakan agar Bali bersama-sama mendukung dan menyukseskan program strategis nasional yang dijalankan pemerintah pusat.
