Pemerintah memberi ruang bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan independen atas rangkaian kekerasan bersenjata di Intan Jaya, Papua Tengah. Langkah ini muncul setelah seorang ibu hamil dan bayinya dilaporkan tewas dalam insiden kontak senjata di Distrik Sugapa.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menutup mata atas jatuhnya korban sipil. Ia menyebut proses pengungkapan fakta harus berjalan objektif agar hasilnya dapat menjadi dasar penegakan hukum.
Pemerintah buka akses untuk investigasi independen
Yusril menyampaikan bahwa pemerintah akan mengusut tuntas peristiwa yang menelan korban sipil, termasuk perempuan hamil yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Ia menekankan bahwa penyelidikan tidak hanya dilakukan melalui jalur internal pemerintah dan TNI, tetapi juga harus melibatkan pemeriksaan independen dari Komnas HAM.
Menurut Yusril, penyelidikan yang adil dan berimbang diperlukan agar kronologi peristiwa bisa terungkap secara utuh. Ia menilai hasil investigasi itu penting untuk menentukan langkah hukum berikutnya secara tepat.
Kronologi insiden di Intan Jaya
Insiden itu terjadi saat baku tembak berlangsung antara aparat Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Komnas HAM, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis malam dan menewaskan seorang perempuan bernama Melkiana Duwitau.
Komnas HAM menyebut Melkiana tengah mengandung sekitar tujuh hingga delapan bulan saat terkena peluru di dalam rumah. TNI menyatakan peluru yang mengenai korban berasal dari kelompok bersenjata, sementara Komnas HAM masih mengumpulkan fakta untuk memastikan rangkaian kejadian secara lengkap.
Sorotan pada korban sipil dan eskalasi kekerasan
Kasus ini memperlihatkan dampak konflik bersenjata yang tidak hanya menyasar pihak bersenjata, tetapi juga warga sipil. Dalam penjelasannya, Komnas HAM menyebut eskalasi kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan korban lain, termasuk seorang pendeta, seorang anggota kelompok bersenjata, seorang prajurit TNI, dan seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat.
Lembaga itu juga menerima informasi mengenai pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation atau AMA di Bandara Perintis Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo. Dalam insiden tersebut, pilot Nicholas F. Goselin dilaporkan tewas ditembak, sementara tujuh penumpang yang merupakan Orang Asli Papua selamat.
Komnas HAM turut mengaitkan peristiwa itu dengan penyerangan terhadap pesawat komersial di Bandara Koroway Batu, Yahukimo, pada Februari 2026 yang menewaskan dua pilot. Berdasarkan catatan lembaga tersebut, kedua serangan diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata yang sama.
Fokus pada pembuktian fakta dan dasar hukum
Pernyataan Yusril menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh dugaan pelanggaran diperiksa melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan membuka akses kepada Komnas HAM, pemerintah berharap proses penyelidikan dapat menghasilkan gambaran yang lebih jelas tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana korban sipil bisa jatuh dalam konflik tersebut.
Di saat yang sama, Komnas HAM masih menghimpun fakta lapangan untuk memverifikasi informasi awal dari berbagai pihak. Hasil penyelidikan independen itu nantinya diharapkan menjadi pijakan bagi langkah hukum yang lebih tegas dan memberi kepastian atas insiden yang kembali memantik perhatian publik terhadap situasi keamanan di Papua.
