Akselerasi pemulihan permanen pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki tahap penting setelah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 mulai disalurkan ke sejumlah kementerian dan lembaga. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menekankan bahwa realisasi anggaran harus segera bergerak agar manfaatnya benar-benar dirasakan penyintas di lapangan.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono menegaskan fase saat ini adalah implementasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028. Karena itu, instansi penerima diminta memprioritaskan program yang sudah memperoleh dukungan anggaran agar pemulihan berjalan lebih cepat, terukur, dan tidak berhenti di atas dokumen perencanaan.
Fokus pada dampak nyata bagi warga terdampak
Wahyu menekankan bahwa percepatan penyerapan anggaran tidak boleh dipahami sebatas mengejar target administrasi. Setiap rupiah, menurut dia, harus memberi dampak langsung bagi masyarakat yang masih menghadapi kondisi sulit setelah bencana.
Ia menyebut kebutuhan paling mendesak tetap berkaitan dengan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, dan layanan publik yang bisa kembali berjalan normal. Dalam rapat koordinasi percepatan realisasi ABT secara daring, Wahyu mengingatkan bahwa masih banyak warga yang tinggal di hunian sementara dan sejumlah infrastruktur, terutama jembatan, masih rusak berat.
Konsistensi program diminta dijaga
Dari sisi perencanaan, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam meminta kementerian dan lembaga menjaga kesesuaian pelaksanaan program dengan dokumen yang telah disepakati. Ia juga meminta agar perubahan substansial selama Tahun Anggaran 2026 dihindari.
Menurut Medrilzam, bila ada usulan perubahan lokasi, jenis kegiatan, atau output, pembahasannya harus dilakukan lebih dulu bersama Bappenas. Mekanisme itu ditempuh melalui monitoring, evaluasi, dan revisi Rencana Induk agar arah pemulihan tetap konsisten.
Proses pengadaan diminta segera berjalan
Dari sisi fiskal, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menyampaikan sebagian besar kementerian dan lembaga utama sudah memperoleh persetujuan anggaran. Kondisi itu, kata dia, seharusnya langsung diikuti dengan percepatan pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kegiatan.
Sudarto menegaskan seluruh tahapan harus tetap tertib administrasi dan sesuai ketentuan. Ia juga meminta setiap pelaksanaan tetap berpedoman pada Rencana Induk yang sudah disepakati bersama agar penggunaan anggaran tetap terarah.
Tujuh K/L sudah terima ABT
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga saat ini ada tujuh kementerian dan lembaga yang telah menerima ABT. Ketujuhnya adalah Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara itu, pengajuan anggaran untuk kementerian dan lembaga lainnya masih diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah menempatkan proses tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh program pemulihan berjalan selaras dengan kebutuhan daerah terdampak.
Ribuan kegiatan disiapkan dalam rencana induk
Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028, pemerintah menyiapkan 11.520 kegiatan yang dikerjakan secara kolaboratif oleh 33 K/L bersama pemerintah daerah terdampak. Seluruh rangkaian itu didukung anggaran sebesar Rp100,166 triliun.
Besarnya dukungan anggaran itu membuat Satgas PRR menuntut pelaksanaan yang cepat sekaligus tepat sasaran. Fokus utamanya tetap sama, yakni memastikan pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pencairan anggaran, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat terdampak.
