Kementerian Dalam Negeri menggerakkan validasi data penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya agar bantuan perbaikan rumah benar-benar jatuh ke sasaran yang tepat. Langkah ini muncul saat target program tahun ini naik tajam dan membutuhkan penyaringan data yang jauh lebih ketat dibanding periode sebelumnya.
Pemerintah menetapkan target perbaikan 400.000 unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia melalui skema stimulan tersebut. Karena itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah mengajukan data penerima secara rinci, lalu mencocokkannya dengan data Badan Pusat Statistik untuk mencegah salah sasaran.
Usulan by name, by address
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan koordinasi dilakukan dengan meminta data yang valid dari setiap kepala daerah di Indonesia. Daerah diminta mengirim usulan secara by name, by address, agar proses verifikasi lebih mudah dan lebih akurat.
Setelah usulan masuk, data akan diverifikasi menggunakan basis data BPS. Tito menegaskan bahwa pendekatan ini dibutuhkan supaya penyaluran bantuan tidak meleset dari rumah-rumah yang memang layak mendapatkan perbaikan.
Libatkan kementerian perumahan
Proses penyaringan data tidak hanya melibatkan Kemendagri dan pemda. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga ikut turun karena memahami spesifikasi kelaikan hunian yang menjadi dasar penilaian program.
Keterlibatan lintas kementerian ini dipakai untuk memperkuat hasil validasi di lapangan. Pemerintah ingin memastikan rumah yang masuk daftar prioritas memang memenuhi kriteria penerima bantuan stimulan.
Selain program utama untuk wilayah umum, kebijakan serupa juga diterapkan bagi pembenahan hunian di wilayah perbatasan negara. Untuk area ini, pemerintah menargetkan 15.000 unit rumah, dengan usulan yang sudah masuk sekitar 36.000 unit dan kini sedang diverifikasi serta divalidasi oleh BPS bersama Kementerian PKP.
Percepatan lewat koordinasi besar
Untuk mempercepat realisasi target 400.000 rumah yang dibedah, Kemendagri menyiapkan koordinasi berskala besar. Kepala daerah, inspektorat, dan dinas permukiman akan dilibatkan agar proses pengecekan data dapat berjalan paralel.
Model kerja bersama ini diharapkan memangkas birokrasi verifikasi yang biasanya memakan waktu lebih panjang. Pemerintah pusat ingin daerah bergerak serempak, mulai dari pengusulan data hingga pengecekan kelayakan di lapangan.
Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyambut dukungan dari kementerian lain dan lembaga penyedia data nasional dalam program ini. Menurutnya, kerja sama antarlembaga penting agar koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menangani rumah tidak layak huni secara lebih terarah. Dengan validasi data yang diperketat, pemerintah menempatkan akurasi penerima sebagai kunci agar bantuan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
