Komisi VIII DPR memperkirakan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 berpotensi naik. Prediksi itu muncul karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, sementara sejumlah biaya layanan haji di Arab Saudi ikut meningkat.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan skema perhitungan yang selama ini dipakai akan sulit menjaga ongkos haji tetap di level saat ini. Ia menyebut, “Kalau seperti yang dahulu menghitungnya, itu berat, bertahan saja berat, harus ada yang naik,” saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan.
Kurs rupiah jadi faktor utama
Marwan menjelaskan bahwa asumsi kurs masih menjadi penentu penting dalam perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Hingga saat ini, perhitungan BPIH dan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih masih menggunakan asumsi Rp 16.500 per dolar Amerika Serikat.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah saat ini berada di kisaran Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat. Selisih ini dinilai memberi tekanan pada biaya yang harus ditanggung dalam penyelenggaraan haji, terutama karena banyak komponen pembiayaan terkait langsung dengan mata uang asing.
Biaya layanan di Arab Saudi ikut naik
Selain kurs, Komisi VIII DPR juga menyoroti kenaikan pajak dan biaya berbagai layanan haji di Arab Saudi. Faktor ini ikut memengaruhi kalkulasi biaya penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan dan membuat ruang penyesuaian anggaran semakin sempit.
Marwan menilai pembahasan biaya haji dengan cara normal akan tetap menghadapi tantangan besar. Ia menyebut, bila ada penurunan biaya, dampaknya bisa terasa pada kualitas layanan yang diterima jemaah, termasuk pada aspek konsumsi.
Ia menegaskan pelayanan tidak bisa diturunkan sembarangan karena menyangkut kenyamanan jemaah. “Kalaupun turun, ya nanti pelayanan yang turun. Umpamanya makannya semakin kurang menarik, tidak rasa nusantara begitu. Itu enggak mungkin,” katanya.
Masih ada ruang negosiasi dan efisiensi
Meski memprediksi kenaikan, Marwan menyebut masih ada peluang untuk menahan biaya haji agar tidak naik terlalu jauh. Salah satu jalurnya adalah negosiasi pemerintah dengan otoritas Arab Saudi agar sejumlah komponen biaya bisa ditekan.
Efisiensi pada sektor transportasi udara juga dianggap penting. Marwan mencontohkan kondisi penerbangan jemaah yang kerap berangkat dan pulang tanpa memaksimalkan muatan, sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.
Ia menilai ada ruang untuk menurunkan cost penerbangan jika mekanisme pemulangan jemaah atau pengangkutan barang bisa dibuat lebih efisien. Dalam pandangannya, penghematan semacam itu dapat membantu menekan total biaya penyelenggaraan ibadah haji tanpa mengorbankan layanan utama bagi jemaah.
