Kemendagri menyoroti satu masalah besar dalam Program 3 Juta Rumah: data usulan dari pemerintah daerah dinilai belum akurat dan belum sepenuhnya menyasar warga yang paling membutuhkan. Dari sekitar 1,7 juta rumah yang diusulkan daerah, hanya sekitar 90 ribu unit yang dinyatakan memenuhi kriteria setelah proses verifikasi.
Sorotan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026). Kemendagri menilai pembenahan data menjadi kunci agar bantuan rehabilitasi rumah benar-benar tepat sasaran.
Usulan daerah dinilai belum menyentuh warga paling miskin
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak data usulan yang tertolak karena rumah yang diajukan bukan milik masyarakat miskin. Ia menilai sejumlah rumah yang diusulkan justru masih tergolong lebih baik kondisinya.
Tomsi menyebut persoalan ini menunjukkan masih ada jarak antara data yang disampaikan daerah dan kondisi warga di lapangan. Menurut dia, pemerintah harus memastikan bantuan tidak salah sasaran di tengah kebutuhan yang sangat besar.
Akurasi data menjadi semakin penting karena target program bantuan terus meningkat. Pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu rumah tidak layak huni pada tahun ini, lalu meningkat menjadi dua juta rumah pada tahun depan.
Masih banyak rumah tak layak huni belum terdata
Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia masih memiliki sekitar 29,9 juta rumah tidak layak huni. Angka ini menunjukkan kebutuhan perbaikan rumah masih sangat besar dan tidak bisa ditangani tanpa pendataan yang cermat.
Namun, Kemendagri melihat masalah utama justru ada pada kualitas usulan dari daerah. Di sejumlah kasus, rumah yang diajukan dinilai relatif layak, sementara warga yang benar-benar membutuhkan belum masuk daftar.
Tomsi menegaskan kondisi rumah yang sangat miskin memang kerap berada di lokasi yang sulit dijangkau. Ia menyebut sebagian bisa berada di jurang, gunung, atau wilayah pantai yang jauh dari pusat aktivitas.
Menurut dia, justru di situlah tantangan aparatur pemerintah dalam memastikan keadilan bagi warga yang membutuhkan bantuan. Pendataan yang baik diperlukan agar kelompok paling rentan tidak tertinggal hanya karena lokasinya sulit dijangkau.
Pemda diminta segera lengkapi dokumen
Untuk mempercepat verifikasi yang akan segera berjalan, kepala daerah diminta segera melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemendagri menilai kelengkapan administrasi menjadi syarat penting agar proses penilaian bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.
Pemerintah daerah juga diperingatkan agar tidak terus mengajukan data yang berada di luar kriteria. Evaluasi tegas akan diterapkan bagi daerah yang tetap memasukkan usulan tidak sesuai ketentuan.
Tomsi meminta seluruh pemerintah daerah memanfaatkan program ini untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan data yang dikirim dari daerah.
