Presiden Prabowo Subianto meminta pembenahan program makan bergizi gratis (MBG) dilakukan dengan sangat hati-hati. Arahan itu menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut jutaan penerima tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari usai rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Rapat itu membahas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pelaksanaan MBG.
Penataan Penerima MBG Jadi Sorotan
Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah penataan penerima manfaat MBG. Agustina mengatakan anak dari kategori desil 8 ke atas tidak lagi diberikan MBG, namun penerapannya tetap perlu dikaji dengan cermat.
Menurut Agustina, Prabowo meminta seluruh kebijakan dalam program itu benar-benar diperiksa dari berbagai sisi sebelum diambil. Ia menegaskan bahwa arahan presiden bukan untuk menolak perbaikan, melainkan memastikan setiap langkah tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Tapi poin pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden, ya,” kata Agustina.
Perlu Pertimbangan Psikologis dan Teknis
Agustina memberi contoh dinamika yang bisa muncul jika di satu sekolah ada siswa yang tetap mendapat MBG dan ada yang tidak. Menurut dia, kondisi seperti itu harus dipertimbangkan dari sisi psikologis dan aspek lainnya agar kebijakan berjalan adil dan tidak memicu masalah baru.
“Kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini,” ujarnya.
Ia juga menyebut Prabowo memberi waktu sekitar satu bulan untuk pengkajian lanjutan. Dalam periode itu, BGN diminta memeriksa ulang skema yang dinilai masih membutuhkan penyesuaian.
“Nah Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi,” ujarnya.
Agustina menambahkan bahwa Prabowo ingin kebijakan untuk jutaan orang disusun dengan hati-hati. Menurut dia, pemerintah tetap memusatkan perhatian pada kelompok masyarakat yang memang paling membutuhkan bantuan pangan bergizi.
“Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kan ini sudah 63 juta penerima manfaat, memang tidak mudah,” lanjutnya.
“Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati,” lanjut Agustina.
Ia menegaskan bahwa arah besar kebijakan tersebut adalah memastikan bantuan tetap mengalir kepada warga yang benar-benar membutuhkan, sementara kelompok dengan kondisi ekonomi yang sudah lebih tinggi tidak lagi menjadi prioritas. Dengan begitu, penyesuaian MBG diharapkan bisa lebih tepat sasaran tanpa mengabaikan dampak sosial di sekolah maupun di masyarakat.
