Fenomena sekolah dengan jumlah siswa yang terus menipis menjadi perhatian pemerintah menjelang Tahun Ajaran 2026/2027. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan langkah bersama pemerintah daerah agar sekolah dengan murid terbatas tetap mampu memberi layanan belajar yang berkualitas.
Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas ruang kelas atau penerimaan siswa baru. Perubahan demografi, perkembangan kawasan permukiman, serta pergeseran pilihan orang tua dalam menentukan sekolah ikut memengaruhi jumlah peserta didik di sejumlah wilayah.
Kemendikdasmen mulai memetakan sekolah yang memiliki kurang dari 100 siswa, termasuk yang jumlah muridnya belum mencapai 60 orang. Pemetaan dilakukan melalui Data Pokok Pendidikan atau Dapodik, kemudian hasilnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung koordinasi dengan pemerintah daerah.
Data tersebut menjadi penting karena kondisi setiap daerah tidak sama. Ada wilayah yang mengalami perubahan persebaran penduduk, sementara kebutuhan layanan pendidikan dan daya tampung sekolah harus tetap disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.
Empat Langkah yang Disiapkan
Penanganan sekolah minim murid akan dijalankan melalui empat langkah utama yang berfokus pada data, kapasitas sekolah, dan mutu layanan. Pendekatan ini juga diarahkan agar kebijakan pendidikan tidak hanya melihat jumlah siswa, tetapi mempertimbangkan potensi masing-masing wilayah.
| Langkah | Fokus | Tujuan |
|---|---|---|
| Pemetaan demografi | Jumlah dan persebaran penduduk | Menyesuaikan layanan pendidikan dengan perkembangan wilayah |
| Evaluasi daya tampung | Kapasitas penerimaan siswa | Memastikan kapasitas sekolah sesuai kebutuhan daerah |
| Perencanaan berbasis data | Kondisi riil di lapangan | Menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran |
| Pendampingan intensif | Sekolah dengan murid terbatas | Menjaga kualitas layanan pendidikan |
Pemetaan demografi menjadi langkah awal untuk melihat apakah layanan pendidikan telah sejalan dengan perubahan jumlah penduduk dan arah perkembangan permukiman. Dari sana, pemerintah daerah dapat menilai kebutuhan sekolah di wilayahnya secara lebih terukur.
Evaluasi daya tampung juga diperlukan agar kapasitas penerimaan peserta didik tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat setempat. Langkah ini berkaitan dengan perencanaan yang menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan hanya pola penerimaan yang sudah berjalan sebelumnya.
Pendampingan intensif akan diberikan kepada sekolah yang memiliki jumlah siswa terbatas. Tujuannya, sekolah tersebut tetap dapat menyediakan pembelajaran yang layak bagi anak-anak yang belajar di sana.
Mutu Sekolah dan Pilihan Orang Tua
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan pemerintah ingin mendorong pemerataan mutu agar seluruh sekolah dapat menjadi pilihan masyarakat. Fokusnya mencakup penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Menurut Abdul Mu’ti, perbaikan kualitas sekolah perlu berjalan bersamaan dengan penataan layanan pendidikan. Sekolah yang jumlah muridnya kecil tetap membutuhkan dukungan agar kesempatan belajar anak tidak bergantung pada kondisi suatu wilayah.
Kemendikdasmen juga mempertimbangkan hasil studi Litbang Kompas 2025 mengenai perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah dasar. Studi itu mencatat banyak orang tua cenderung memilih sekolah dasar yang memiliki afiliasi keagamaan.
Temuan tersebut dipandang sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pilihan orang tua menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dapat dinilai dari berbagai aspek, bukan hanya lokasi atau kapasitas sekolah.
Beritasatu.com melaporkan, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya kerja bersama antara pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memberi setiap anak kesempatan memperoleh pendidikan bermutu.