Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada 2-3 September 2025. Tuntutan utama mereka adalah meminta KPK segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode 2020–2021.
Koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, mengumumkan rencana aksi ini melalui siaran langsung di akun TikTok @koko.king.affiliate pada Senin malam, 18 Agustus 2025. Supriyono menegaskan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi besar yang berlangsung pada 13 Agustus 2025 lalu. “Tuntutannya mendesak KPK agar Bupati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi DJKA,” ujarnya.
Persiapan dan Posko Koordinasi
Untuk mendukung kelancaran aksi, aliansi telah mendirikan posko di sekitar gedung DPRD Pati yang beroperasi selama 24 jam. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi keberangkatan peserta unjuk rasa menuju Jakarta serta pusat pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan Sudewo. Selain itu, posko ini juga berperan sebagai wadah pendataan korban dugaan kekerasan aparat saat demonstrasi 13 Agustus lalu.
Koordinator lain, Teguh Istiyandi, menjelaskan bahwa posko memiliki tiga fungsi utama: pertama, mengawal kerja panitia khusus (pansus) hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati yang tengah berjalan di DPRD; kedua, menampung pengaduan masyarakat terkait kebijakan kontroversial yang diterapkan Sudewo; ketiga, mendata korban dugaan aksi kekerasan yang dialami warga selama aksi unjuk rasa sebelumnya.
Latar Belakang Aksi dan Isu Korupsi
Demonstrasi massal yang terjadi pada 13 Agustus 2025 dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara signifikan hingga mencapai 250 persen. Aksi yang diikuti ribuan warga tersebut sempat ricuh dan memicu kerawanan keamanan. Di tengah tekanan warga yang menuntut agar Sudewo mundur dari jabatan Bupati, Sudewo justru menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengundurkan diri.
Sebagai respons terhadap situasi tersebut, DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus hak angket untuk mengkaji kemungkinan pemakzulan Bupati Sudewo. Langkah ini menunjukkan adanya tekanan politik yang kuat menyusul aksi massa dan kontroversi kebijakan yang terjadi.
Nama Sudewo sebelumnya mencuat dalam persidangan kasus korupsi DJKA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada November 2023. Dalam sidang tersebut, jaksa KPK mengungkap adanya penyitaan uang sekitar Rp 3 miliar dari rumah Sudewo. Meskipun Sudewo membantah menerima sejumlah uang dalam jumlah besar dari pihak-pihak terkait, dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi ini menjadi perhatian serius. Sudewo menyangkal menerima Rp 720 juta dari PT Istana Putra Agung maupun Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya.
Status Hukum dan Sikap KPK
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa Sudewo diduga memiliki peran signifikan dalam kasus korupsi DJKA pada tahun 2021–2022. Saat itu, Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi Perhubungan DPR RI. Meskipun demikian, hingga kini KPK menetapkan Sudewo berstatus sebagai saksi, yang menimbulkan kekecewaan di kalangan warga Pati yang menuntut penetapan tersangka.
Rencana demontrasi pada awal September mendatang merupakan tekanan lanjutan dari masyarakat yang ingin agar KPK bertindak tegas terhadap dugaan korupsi di wilayah mereka. Aksi ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum yang dinilai masih berjalan lambat dan memberikan kejelasan atas dugaan penyalahgunaan dana pembangunan yang merugikan negara dan warga.
Kondisi Lapangan dan Pengawasan Demonstrasi
Aksi-aksi yang sebelumnya digelar di Kabupaten Pati menunjukkan potensi ketegangan yang cukup tinggi, sehingga pengamanan dan pengawasan dari aparat keamanan juga terus diperketat. Dalam aksi pada pertengahan Agustus, sebanyak 64 warga terluka dan dilarikan ke rumah sakit akibat kericuhan. Pihak kepolisian bahkan mengancam menaikkan tindakan penindakan terhadap kendaraan berat yang parkir sembarangan di area kantor Bupati.
Masyarakat Pati masih memantau perkembangan proses hukum dan politik yang tengah berjalan, berharap agar pejabat yang diduga korupsi dapat segera diproses sesuai hukum. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap aktif menggalang dukungan dan berkoordinasi agar aspirasi warga memiliki dampak signifikan pada penegakan hukum dan perubahan kebijakan di daerah mereka.
-
-
-
-
