Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemerintah daerah (pemda) memaksimalkan pemanfaatan program beasiswa pelatihan yang diadakan Pemerintah Australia untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam tata kelola dan pembuatan kebijakan publik. Program singkat selama dua minggu tersebut dirancang khusus untuk mengasah kemampuan perencanaan, penganggaran, hingga pelayanan publik, demi mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif dan responsif.
Menurut Bima Arya, aparatur daerah memegang peranan vital dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran yang tidak sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia di lingkup pemda menjadi prioritas utama agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat. "Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, penganggaran, dan lain-lain," ujarnya dalam acara The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).
Mengadopsi Praktik Tata Kelola Publik Australia
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga mengajak peserta untuk memanfaatkan kesempatan melihat secara langsung praktik tata kelola pemerintahan yang diterapkan di Australia. Di negara tersebut, keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan menjadi salah satu fokus utama yang membuat antara pemimpin lokal dan masyarakatnya sangat dekat. Bima menjelaskan bahwa tiap hierarki pemerintahan di Australia menyediakan ruang partisipasi publik yang terbuka, sekaligus memberikan kerja nyata dalam pelayanan publik yang inklusif.
"Di sana akan terlihat bagaimana kepemimpinan lokal begitu dekat dengan warga, dan setiap hierarki pemerintahan membuka ruang partisipasi publik," kata Bima. Selain itu, program pelatihan juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempelajari aspek pelayanan publik yang inklusif, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan kesetaraan gender yang terintegrasi dalam kebijakan lokal. Hal ini dianggap penting untuk membangun tata kelola pemerintahan daerah yang adil dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dorongan Optimalisasi Beasiswa untuk Kebijakan Publik
Bima Arya menyatakan bahwa kesempatan mengikuti program tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar hasilnya bisa diimplementasikan di daerah masing-masing. Sebab, pelatihan ini bukan sekedar transfer ilmu, melainkan juga bagaimana mengetahui solusi konkret atas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Ia berharap setiap peserta dapat menyesuaikan pembelajaran dengan konteks dan kondisi daerah sehingga dampak positif bisa maksimal.
Beberapa poin penting yang menjadi fokus dari program pelatihan ini, antara lain:
- Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat nyata.
- Penguatan kemampuan pengelolaan anggaran daerah secara efektif dan efisien.
- Pengembangan pelayanan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak-hak masyarakat, termasuk kelompok rentan.
- Peningkatan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Selain mendorong SDM aparatur yang mumpuni, Bima juga menyoroti pentingnya program ini untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam bidang pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia menyebut bahwa kemitraan tersebut dapat menjadi fondasi untuk menghadirkan inovasi tata kelola yang sesuai dengan karakteristik lokal di Indonesia.
Respons Pemerintah dan Harapan ke Depan
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, yang hadir dalam acara tersebut juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini sebagai bentuk komitmen Australia dalam mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Melalui pelatihan ini, diharapkan tercipta sinergi dalam peningkatan kualitas pemerintahan daerah yang langsung berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa program beasiswa seperti ini harus menjadi salah satu strategi utama dalam pembangunan kapasitas pemda untuk menjalankan amanat otonomi daerah dengan baik. Ketersediaan sarana pengembangan SDM dan pembelajaran dari pengalaman internasional sangat krusial untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Dengan peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah daerah, diharapkan pelayanan publik di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia dapat semakin berkualitas, transparan, dan demokratis. Melalui program pelatihan yang terstruktur dan akses terhadap sumber belajar global, pemerintah daerah dapat lebih inovatif dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.
