Korlantas Polri kini memberi kelonggaran baru bagi pemilik kendaraan bekas yang hendak memperpanjang pajak tahunan STNK. Proses itu bisa dilakukan tanpa melampirkan KTP pemilik lama, selama pemohon mengisi surat pernyataan sebagai pemilik baru dan berkomitmen melakukan balik nama pada tahun berikutnya.
Kebijakan ini dirancang untuk menjawab hambatan administrasi yang selama ini sering dialami pembeli kendaraan bekas. Dalam praktiknya, banyak warga kesulitan menghubungi pemilik lama hanya untuk mengurus pajak tahunan, padahal kendaraan sudah lama berpindah tangan.
Aturan Baru yang Mulai Diterapkan
Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo, menyebut kebijakan ini sudah berjalan secara masif di Jawa Barat. Ia juga menegaskan bahwa penerapannya akan diperluas ke tingkat nasional agar layanan pajak kendaraan bekas menjadi lebih mudah diakses masyarakat.
Wibowo menjelaskan bahwa pemohon hanya perlu menyatakan kendaraan tersebut memang miliknya dan siap menanggung konsekuensi jika kewajiban balik nama tidak dipenuhi. Ia menekankan bahwa persyaratan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari pengawasan administratif yang tetap dijaga kepolisian.
Isi Surat Pernyataan Jadi Kunci
Bagi pemilik kendaraan bekas, langkah baru ini memberi ruang untuk menyelesaikan pajak tanpa bergantung pada dokumen pribadi pemilik sebelumnya. Namun, pemohon tetap harus menyepakati bahwa proses balik nama akan dilakukan pada tahun berikutnya.
Berikut inti syarat yang diberlakukan:
- Pemohon mengisi surat pernyataan sebagai pemilik baru.
- Pemohon berkomitmen melakukan balik nama pada tahun berikutnya.
- Data kendaraan tetap akan diverifikasi oleh petugas.
- Jika janji tidak dipenuhi, kendaraan dapat diblokir secara sistem.
Kebijakan ini menandai perubahan penting dalam layanan administrasi kendaraan, terutama bagi pasar mobil dan motor bekas yang terus bergerak aktif. Dengan aturan baru ini, pembeli tidak lagi selalu bergantung pada identitas pemilik awal untuk memperpanjang pajak tahunan.
Konsekuensi Jika Balik Nama Diabaikan
Meski memberi kemudahan, aturan ini tetap memiliki sanksi yang jelas. Jika pemilik baru tidak memproses balik nama hingga batas waktu yang dijanjikan, data kendaraan akan diblokir secara otomatis dalam sistem.
Pemblokiran itu membuat STNK tidak bisa diperpanjang secara sah pada periode berikutnya. Dalam kondisi tersebut, status kendaraan menjadi bermasalah untuk digunakan di jalan karena dokumen pendukungnya tidak dapat diperbarui sesuai ketentuan.
Korlantas menegaskan bahwa blokir data bukan sekadar ancaman administratif. Langkah itu dipakai untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan bekas di lapangan.
Verifikasi Tetap Diperketat
Di sisi lain, kepolisian tetap menjalankan pemeriksaan status kendaraan sebelum layanan diberikan. Verifikasi ini penting untuk memastikan kendaraan yang diajukan tidak terkait tindak pidana, sengketa hukum, atau masalah kepemilikan lain.
Pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa kemudahan layanan tidak berarti pengawasan dikendurkan. Justru, sistem baru ini mencoba menyeimbangkan akses publik yang lebih sederhana dengan kontrol data yang lebih rapi.
Dampak bagi Pembeli Kendaraan Bekas
Bagi konsumen kendaraan bekas, kebijakan ini berpotensi memangkas salah satu hambatan terbesar dalam urusan pajak tahunan. Selama ini, persoalan KTP pemilik lama sering membuat proses administrasi tertunda, terutama jika kendaraan dibeli dari luar daerah atau dari pemilik yang sulit dihubungi.
Dengan skema baru, pembeli punya jalur yang lebih praktis untuk menjaga status pajak kendaraan tetap aktif. Namun, kewajiban balik nama tetap menjadi bagian penting agar kepemilikan kendaraan tercatat sesuai kondisi sebenarnya dan tidak memunculkan masalah di kemudian hari.
Transformasi layanan ini juga memperlihatkan arah pembenahan administrasi kendaraan yang lebih adaptif terhadap realitas pasar kendaraan bekas. Korlantas Polri menempatkan kemudahan publik dan tertib data dalam satu kebijakan, sambil memastikan kendaraan yang berpindah tangan tetap berada dalam pengawasan resmi yang ketat.
