Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia dengan fokus utama pada bus dan sepeda motor listrik. Dorongan ini muncul seiring kebutuhan menekan emisi, memperbaiki kualitas udara, dan membangun sistem transportasi yang lebih efisien di kota-kota besar.
Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, menyebut ada tiga target utama hingga 2030, yakni meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik sebesar 50 persen, mendorong penjualan kendaraan listrik khususnya bus dan roda dua, serta memperbesar pembiayaan transportasi berkelanjutan. Ia juga menyoroti bahwa porsi pendanaan untuk sektor ini masih kecil dan belum mencapai 10 persen dari total kebutuhan.
Fokus elektrifikasi ada pada transportasi massal
ITDP menempatkan bus listrik sebagai salah satu prioritas karena sektor ini dapat memberi dampak cepat terhadap penurunan emisi perkotaan. Lembaga ini terlibat dalam penyusunan peta jalan elektrifikasi transportasi publik dan mendampingi operasional bus listrik di berbagai daerah.
Data yang dihimpun ITDP menunjukkan ada 578 bus listrik yang sudah beroperasi di Indonesia. Sebanyak 470 unit berada di Jakarta, sedangkan sisanya tersebar di Semarang, Surabaya, Medan, Yogyakarta, hingga Jambi.
Salah satu contoh yang menonjol datang dari Transjakarta. ITDP mencatat biaya operasional bus listrik saat ini sudah sekitar 5 persen lebih rendah dibandingkan bus berbahan bakar diesel. Angka ini menunjukkan bahwa elektrifikasi tidak hanya relevan dari sisi lingkungan, tetapi juga mulai masuk akal dari sisi efisiensi biaya operasional.
Motor listrik juga masuk prioritas
Selain bus, ITDP juga memberi perhatian besar pada kendaraan roda dua listrik. Pilihan ini sejalan dengan karakter mobilitas di Indonesia, karena sepeda motor masih menjadi moda dominan dalam aktivitas harian masyarakat.
Pendorongan motor listrik dinilai penting karena kendaraan roda dua memiliki pasar besar dan berpotensi mempercepat adopsi kendaraan listrik secara massal. Di sisi lain, elektrifikasi pada segmen ini juga dapat mendukung pengurangan polusi udara di kawasan perkotaan yang padat.
Transportasi publik dan pembatasan kendaraan pribadi harus berjalan bersama
ITDP menilai elektrifikasi tidak cukup jika tidak dibarengi pengendalian kendaraan pribadi. Lembaga ini mendorong kebijakan seperti Electronic Road Pricing atau ERP, kawasan rendah emisi, dan manajemen parkir untuk menahan laju pertumbuhan kendaraan di jalan.
Pendekatan itu dinilai relevan karena jumlah kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah sepeda motor mencapai 115.023.039 unit pada 2020, naik menjadi 120.042.298 unit pada 2021, lalu bertambah hingga 139.450.013 unit pada 2024.
Tiga arah kebijakan yang disorot ITDP
- Meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik agar ketergantungan pada kendaraan pribadi turun.
- Mendorong elektrifikasi bus dan motor listrik sebagai tulang punggung transisi kendaraan.
- Memperkuat pembiayaan transportasi berkelanjutan agar proyek dan infrastruktur bisa berjalan lebih cepat.
ITDP juga menilai integrasi transportasi publik menjadi kunci untuk membentuk mobilitas kota yang lebih sehat dan terhubung. Rekomendasi tentang integrasi tarif, infrastruktur, dan kelembagaan bahkan sudah masuk dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ.
Dampaknya bagi industri otomotif
Dorongan elektrifikasi dari ITDP memberi sinyal bahwa industri otomotif perlu menyesuaikan arah pengembangan produk. Fokus tidak lagi semata-mata pada kendaraan penumpang pribadi, tetapi juga pada solusi mobilitas perkotaan yang mendukung bus listrik, motor listrik, dan kendaraan logistik rendah emisi.
ITDP juga menilai sektor logistik perkotaan perlu segera beralih ke kendaraan listrik. Alasannya, distribusi barang di kota memiliki kontribusi besar terhadap emisi dan kemacetan, sehingga transformasi di sektor ini bisa memberi dampak yang lebih luas.
Dengan semakin banyak kota mencoba mengadopsi bus listrik dan motor listrik, arah pasar otomotif Indonesia ikut bergerak ke model mobilitas yang lebih efisien. Kebijakan, pembiayaan, dan infrastruktur kini menjadi faktor penentu utama dalam mempercepat transisi tersebut.
