Pemerintah mulai memberi sinyal kuat bahwa insentif mobil listrik 2026 tidak akan dibagi rata. Arah kebijakannya justru terlihat mengarah ke kendaraan listrik berbasis baterai nikel, sejalan dengan strategi hilirisasi sumber daya nasional.
Pendekatan ini membuat insentif tidak lagi sekadar mendorong pembelian kendaraan ramah lingkungan. Pemerintah juga ingin memastikan rantai industri baterai di dalam negeri ikut bergerak, terutama karena Indonesia memiliki cadangan nikel besar.
Dalam skema yang tengah difinalisasi, insentif hanya ditujukan untuk kendaraan listrik murni atau Battery Electric Vehicle (BEV). Mobil hybrid tidak masuk dalam rancangan bantuan ini, sehingga fokusnya benar-benar pada kendaraan listrik penuh.
Menteri Keuangan Purbaya menyebut pemerintah masih mengkaji skema terbaik sebelum keputusan final diumumkan. Salah satu instrumen yang dipertimbangkan adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang ditanggung pemerintah.
“PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA. Pernyataan itu menandakan besaran insentif belum dipatok final dan masih menunggu hasil kajian.
Baterai nikel diprioritaskan
Bocoran yang beredar menunjukkan kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel akan mendapat perlakuan khusus. Skemanya diperkirakan berbeda dengan kendaraan yang memakai baterai non-nikel.
Purbaya juga menegaskan bahwa skema untuk baterai nikel dan non-nikel tidak akan sama. Ia menjelaskan, “Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya.”
Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat pemakaian baterai dalam negeri. Pemerintah ingin nikel sebagai komoditas unggulan benar-benar terserap ke industri kendaraan listrik, bukan sekadar menjadi bahan mentah ekspor.
Purbaya bahkan menyebut besarnya subsidi untuk baterai nikel dimaksudkan agar produk baterai nasional lebih banyak dipakai. Tujuan ini juga berkaitan dengan upaya menguatkan posisi Indonesia dalam rantai industri baterai global.
Mulai Juni 2026 dengan kuota 200 ribu unit
Program insentif mobil listrik tersebut ditargetkan mulai berjalan pada awal Juni 2026. Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan kuota untuk 200.000 unit kendaraan listrik.
Dari jumlah itu, 100.000 unit dialokasikan untuk mobil listrik dan 100.000 unit untuk motor listrik. Untuk kendaraan roda dua, nilai subsidi sudah lebih jelas, yakni Rp5 juta per unit.
Sementara itu, besaran insentif untuk mobil listrik masih dibahas dan belum diumumkan secara resmi. Karena itu, pasar masih menunggu berapa besar dukungan yang benar-benar akan diberikan untuk mobil listrik penuh.
Dampaknya ke pasar otomotif
Jika kebijakan ini berjalan sesuai arah bocoran, pasar otomotif nasional berpotensi mengalami perubahan penting. Insentif dapat mendorong penjualan kendaraan listrik sekaligus mempercepat pergeseran dari mobil konvensional ke kendaraan berbasis energi bersih.
Produsen otomotif juga kemungkinan menyesuaikan strategi produk mereka agar selaras dengan skema insentif. Pemilihan teknologi baterai bisa menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan besaran subsidi yang diterima.
Bagi konsumen, insentif tentu memberi peluang untuk mendapatkan mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, keputusan membeli tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan, infrastruktur pengisian daya, dan biaya kepemilikan jangka panjang.
Arah kebijakan ini menunjukkan pemerintah tidak hanya ingin mempercepat adopsi kendaraan listrik. Di saat yang sama, pemerintah juga ingin memperkuat industri berbasis nikel agar nilai tambahnya tetap tinggal di dalam negeri.
