Ribuan motor listrik yang semula dibeli untuk kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) direncanakan akan dihibahkan kepada guru honorer di berbagai daerah. Rencana ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini.
Dukungan itu muncul karena pengalihan aset dinilai lebih bermanfaat dibanding membiarkan kendaraan yang sudah dibeli dengan anggaran negara menjadi tidak terpakai. Menurut Yahya, hibah menjadi jalan keluar agar aset tersebut tidak mubazir dan tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Yahya menyampaikan dukungannya setelah dalam rapat Komisi IX, Arumsari menyebut motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah. Ia menegaskan setuju dengan rencana pengalihan tersebut.
Di tengah dukungan terhadap hibah, Yahya justru menyoroti keputusan pengadaan kendaraan itu sejak awal. Ia menyatakan tidak sependapat jika motor listrik dibeli untuk mendukung operasional SPPG.
Menurut dia, kendaraan itu tidak sesuai dengan kebutuhan riil pengelola dapur di lapangan. Ia menilai para pengelola dapur tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam menjalankan pekerjaan mereka.
Pandangan itu membuat isu hibah tidak hanya dibaca sebagai bantuan bagi guru honorer, tetapi juga sebagai koreksi atas keputusan belanja sebelumnya. Dengan dialihkan ke pihak yang dinilai lebih membutuhkan, fungsi aset diharapkan menjadi lebih tepat sasaran.
Dukungan Hibah, Kritik pada Pengadaan
Yahya menilai kebijakan hibah layak didorong karena aset yang sudah terlanjur dibeli tetap bisa digunakan untuk kepentingan publik. Namun, dukungan terhadap langkah itu tidak menghapus kritik terhadap proses pengadaan yang sudah berjalan.
Ia menegaskan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait proyek pengadaan motor listrik tersebut. Kondisi itu, menurut dia, membuat fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak berjalan optimal.
Kritik berikutnya menyasar aspek profesionalisme dalam proses pengadaan. Yahya menilai perusahaan penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan diler maupun fasilitas layanan purna jual yang memadai.
Sorotan itu menjadi penting karena kendaraan operasional membutuhkan dukungan servis dan ketersediaan layanan setelah pembelian. Tanpa infrastruktur purna jual yang kuat, pemanfaatan aset berpotensi tidak efektif di lapangan.
Ia juga menyesalkan adanya indikasi penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan tersebut. Isu ini menambah daftar persoalan yang mengiringi pembelian motor listrik untuk kebutuhan SPPG.
Mengapa Guru Honorer Jadi Penerima Hibah
Dalam konteks rencana pengalihan aset, guru honorer di daerah diposisikan sebagai penerima manfaat baru dari kendaraan yang sebelumnya disiapkan untuk kebutuhan lain. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya mengalihkan aset negara ke sektor yang lebih membutuhkan dukungan mobilitas.
Meski tidak dijelaskan lebih rinci soal skema distribusi atau jumlah unit per daerah, arah kebijakan hibah itu sudah disebut dalam pembahasan dengan Komisi IX. Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana pelaksanaannya nanti dilakukan secara tertib dan akuntabel.
Rencana hibah ini juga membuka ruang pembahasan lebih luas mengenai ketepatan belanja publik. Saat pengadaan dinilai tidak sesuai kebutuhan awal, pengalihan manfaat kepada kelompok yang dianggap lebih relevan menjadi langkah yang dinilai paling masuk akal.
Bagi guru honorer di banyak daerah, kendaraan pribadi sering berkaitan langsung dengan akses menuju sekolah dan mobilitas harian. Karena itu, pengalihan motor listrik ke kelompok ini dipandang memiliki nilai manfaat yang lebih jelas dibanding fungsi awalnya sebagai kendaraan operasional dapur.
Pengawasan Anggaran Jadi Sorotan
Kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya alur pelaporan dalam penggunaan anggaran negara. Ketika DPR mengaku tidak menerima informasi yang memadai, proses pengawasan berisiko kehilangan efektivitas sejak awal.
Yahya menempatkan persoalan ini bukan sekadar pada hasil akhir berupa hibah. Ia juga menekankan bahwa keputusan belanja, pemilihan penyedia, kesesuaian kebutuhan, hingga nilai pengadaan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Rencana hibah kepada guru honorer akhirnya berdiri di dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, langkah itu dinilai sebagai solusi agar aset tidak mubazir, tetapi di sisi lain tetap memunculkan pertanyaan tentang perencanaan dan tata kelola pengadaan sebelumnya.
Sejauh ini, dukungan yang disampaikan Yahya berfokus pada manfaat sosial dari pengalihan aset tersebut. Pada saat yang sama, ia tetap menegaskan bahwa pembelian motor listrik untuk operasional SPPG sejak awal bukan keputusan yang ia setujui.
