Maluku Utara sedang memasuki fase perubahan ekonomi yang penting. Di satu sisi, provinsi ini masih lekat dengan sejarah sebagai pusat rempah dunia, tetapi di sisi lain kini semakin dikenal sebagai simpul industri hilirisasi nikel yang mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi.
Perubahan tersebut menjadi alasan Badan Pusat Statistik RI menempatkan Maluku Utara sebagai wilayah strategis untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa sensus yang akan digelar pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 itu penting untuk merekam transformasi ekonomi secara utuh.
Struktur Ekonomi yang Bergerak Cepat
Amalia menyebut Maluku Utara sebagai provinsi dengan aktivitas ekonomi yang progresif dan berkembang pesat. Ia menilai perubahan struktur ekonomi dalam satu dekade terakhir berlangsung nyata, terutama karena kontribusi sektor industri yang naik signifikan, sementara sektor pertanian justru menurun.
Menurut Amalia, kondisi itu harus dicatat dengan akurat agar pemerintah memiliki dasar yang tepat dalam menyusun kebijakan. Ia juga menekankan bahwa sensus ekonomi dapat membantu daerah mencari sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.
Potensi di Luar Sektor Tambang
Selain industri pengolahan nikel, Maluku Utara juga memiliki potensi ekonomi lain yang dinilai besar. Wilayah kepulauan ini disebut menyimpan peluang kuat di sektor pariwisata, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara.
Amalia juga menyoroti potensi hilirisasi komoditas perkebunan dan rempah, termasuk pala dan cengkeh. Potensi itu dinilai penting untuk memperluas basis ekonomi daerah agar tidak hanya bertumpu pada satu sektor.
Pemerintah Daerah Perlu Data yang Lebih Detail
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengingatkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi daerah harus dilihat dengan hati-hati karena masih sangat bergantung pada hasil tambang dan olahannya. Ia menilai sektor ekstraktif tidak bisa menjadi sandaran utama dalam jangka panjang.
Sherly mengatakan pemerintah membutuhkan data yang rinci untuk mengetahui industri yang sedang tumbuh, kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi, serta hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Hambatan itu bisa berupa kekurangan modal, masalah konektivitas ke pasar, atau persoalan lain yang selama ini tidak terlihat jika data tidak lengkap.
Dukungan Daerah dan Partisipasi Masyarakat
Amalia mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Maluku Utara terhadap pelaksanaan SE2026. Dukungan itu disebut hadir dalam bentuk surat edaran maupun penyediaan fasilitas pendukung lainnya.
Ia menilai hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS RI tentang koordinasi pemda dengan BPS dalam pelaksanaan SE2026 yang ditandatangani pada 15 Juni 2026. Bagi pemerintah daerah, sensus ekonomi dinilai memberi manfaat karena data yang dibutuhkan bisa diperoleh tanpa membebani APBD.
Amalia juga mengajak masyarakat mengingat tiga pesan sederhana yang disingkat “TIR”, yakni terima petugas SE2026, isi data dengan benar, dan rahasia data tetap terjaga. Ia menegaskan bahwa kualitas data sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.
Pencanangan SE2026 di Ternate turut dihadiri jajaran Forkopimda Maluku Utara, bupati dan wali kota se-Maluku Utara atau perwakilannya, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Simon Sapary, kepala BPS kabupaten dan kota, serta perwakilan petugas sensus. Amalia juga berpesan kepada petugas yang seluruhnya merupakan putra putri daerah agar memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat dan kualitas pencatatan tetap terjaga.