Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut gembira realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp 1.459,4 triliun pada semester pertama 2026. Capaian itu setara 46,3 persen dari target APBN dan disebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada era Sri Mulyani, yang mencatat Rp 1.201,8 triliun.
Purbaya menilai kenaikan itu menunjukkan perbaikan kinerja penerimaan negara, terutama karena seluruh komponen utama bergerak naik. Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan pendapatan negara pada periode ini mencapai 21,4 persen secara tahunan atau year on year.
Pendapatan negara ditopang pajak dan PNBP
Realisasi pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.187,8 triliun, PNBP Rp 271,0 triliun, dan penerimaan hibah Rp 700 miliar. Dari total penerimaan perpajakan itu, penerimaan pajak menyumbang Rp 1.035,7 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 152,0 triliun.
Purbaya menyebut penerimaan pajak tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ia menilai tren ini menggembirakan karena pada enam bulan pertama tahun lalu penerimaan pajak justru mengalami kontraksi 7 persen.
Seluruh komponen penerimaan ikut naik
Selain pajak, PNBP juga mencatat pertumbuhan 21,6 persen secara tahunan menjadi Rp 271,0 triliun. Sementara itu, penerimaan hibah naik menjadi Rp 700 miliar, atau tumbuh 10,2 persen dibandingkan Rp 600 miliar pada periode sebelumnya.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, realisasi mencapai Rp 152,0 triliun atau naik 3,4 persen secara tahunan. Dengan capaian itu, Purbaya menyebut reformasi perpajakan serta pembenahan organisasi dan personel di sektor perpajakan mulai memberi hasil yang positif.
Belanja negara lebih besar, APBN tetap terkendali
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp 1.656,0 triliun atau 43,1 persen dari target APBN 2026. Angka ini tumbuh 17,8 persen secara tahunan dan masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara pada periode yang sama.
Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.298,6 triliun dan transfer ke daerah Rp 357,4 triliun. Belanja pemerintah pusat itu meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 658,9 triliun serta belanja non-K/L Rp 639,7 triliun.
Defisit muncul, tetapi keseimbangan primer surplus
Karena belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara, APBN mencatat defisit Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB pada semester pertama 2026. Meski begitu, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp 85,1 triliun.
Dari sisi pembiayaan anggaran, realisasi sudah mencapai Rp 452 triliun atau 65,6 persen dari target APBN 2026. Dengan komposisi itu, kinerja APBN pada paruh pertama tahun ini menunjukkan pendapatan yang menguat, sementara belanja tetap berjalan dalam kapasitas yang terukur.
