Kesiapsiagaan masyarakat kembali menjadi sorotan setelah sejumlah narasumber menilai ancaman gempa dan tsunami di Indonesia tidak bisa lagi dihadapi dengan pendekatan yang setengah-setengah. Bagi banyak daerah, persoalannya bukan hanya soal teknologi peringatan dini, tetapi juga apakah warga benar-benar siap bertindak saat bencana datang.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan bahwa edukasi mitigasi bencana yang menyeluruh harus berjalan bersama penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, dan kesiapsiagaan masyarakat. Dalam diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12, ia menyebut langkah antisipatif perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menjawab ancaman bencana di tanah air.
Ancaman yang Terus Meningkat
Menurut Lestari, aktivitas kegempaan di sepanjang Cincin Api Pasifik menunjukkan dinamika yang sangat tinggi. Rentetan gempa bermagnitudo besar di sejumlah wilayah dinilainya menjadi peringatan bahwa keselamatan masyarakat harus dipersiapkan sejak awal.
Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar kesiapsiagaan masyarakat bisa dibangun lebih kuat. Menurut dia, aktivitas seismik yang terus terjadi harus diantisipasi dengan mekanisme ketahanan adaptif masyarakat.
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengungkapkan sepanjang 2025 tercatat 43.439 kejadian gempa di tanah air. Ia menegaskan gempa tidak bisa diprediksi, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi kebutuhan utama.
| Fakta Utama | Data | Keterangan |
|---|---|---|
| Kejadian gempa di Indonesia | 43.439 | Tercatat sepanjang 2025 menurut BMKG |
| Segmen megatrust | 14 | Berpotensi menyebabkan gempa di atas magnitudo 8,5 |
| Tsunami besar di Samudera Pasifik | 13 | Terjadi selama 1700-2022 dan berdampak ke Indonesia |
| Waktu peringatan Ina TEWS | Kurang dari 3 menit | Sudah dimanfaatkan Indonesia sejak 11 November 2008 |
Wijayanto menjelaskan sumber gempa di Indonesia berasal dari dua peristiwa, yaitu subduksi lempeng atau megatrust dan sesar aktif. Dampaknya bisa berupa longsor, likuifaksi, tsunami, runtuhan batu, dan efek ikutan lain yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Karena itu, ia menilai antisipasi harus dilakukan secara konsisten melalui peta rawan bencana, penguatan sistem informasi bencana, dan mitigasi yang mudah dipahami masyarakat. Pendekatan ini penting agar warga tidak hanya tahu ancamannya, tetapi juga tahu langkah yang harus dilakukan.
Tsunami dan Risiko Pesisir
Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN, Widjo Kongko, mengingatkan bahwa 60% tsunami terjadi karena dipicu gempa tektonik dan 22% akibat gempa vulkanik. Ia juga menyebut dalam rentang 300 tahun, dari 1700 hingga 2022, terjadi 13 tsunami besar di kawasan Samudera Pasifik yang turut berimbas ke Indonesia.
Menurut Widjo, Indonesia sudah memanfaatkan Ina TEWS sejak 11 November 2008. Sistem itu dapat memberi peringatan tsunami kurang dari 3 menit agar masyarakat segera menghindar.
Namun tantangannya tetap besar. Widjo menyebut 60% kota di Indonesia berada di pesisir pantai yang rawan tsunami, sementara kawasan penting seperti PLTU, industri, dan pariwisata juga banyak berada di wilayah pesisir.
Ia menegaskan pemahaman masyarakat soal bahaya dan risiko, bersama sistem peringatan dini yang tangguh, harus menjadi perhatian serius. Bagi dia, dua hal itu merupakan fondasi penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
Logistik, Koordinasi, dan Kesiapan Sosial
Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Maryanto, mengatakan sepanjang 2026 tercatat 1.189 bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi. Meski begitu, ia menilai bencana geologis seperti gempa memiliki dampak yang lebih besar.
Maryanto menekankan logistik merupakan elemen penting dalam penanggulangan bencana. Ia mengingatkan bahwa gempa sering merusak infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyalurkan bantuan, sehingga koordinasi lapangan menjadi sangat krusial.
Menurut dia, hambatan birokrasi dan ego sektoral masih sering menjadi tantangan di lapangan. Karena itu, kesiapsiagaan daerah dan masyarakat perlu diwujudkan secara nyata agar dampak bencana bisa diantisipasi lebih baik.
Direktur Yayasan Skala Indonesia, Tri Nirmala Ningrum, menilai Indonesia sebenarnya tidak kekurangan pengetahuan dan sistem monitoring bencana. Namun, modal pengetahuan dan teknologi itu kerap tidak terlihat saat bencana datang karena kesiapan sosial masih lemah.
Ia menyebut, “Input teknologi dan pengetahuan tidak diimbangi dengan kesiapan secara sosial dalam menghadapi bencana.” Bagi Tri, pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan sangat penting untuk membangun kesiapsiagaan yang sesungguhnya.
Pilihan Berat di Wilayah Rawan
Wartawan senior Saur Hutabarat memandang manusia di wilayah rawan bencana pada akhirnya punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah berdamai dengan kenyataan keras itu, sedangkan pilihan kedua adalah mengaku kalah terhadap kekuatan alam.
Jika memilih mengaku kalah, menurut Saur, relokasi warga dari tempat-tempat yang terancam gempa dan tsunami perlu dilakukan. Namun bila memilih berdamai, semua bangunan harus tahan gempa dan masyarakat wajib memahami risikonya.
Saur menilai pilihan untuk membangun rumah tahan gempa akan menghadapi banyak kendala. Ia juga menyoroti bahwa masyarakat sebenarnya sadar wilayahnya rawan gempa, tetapi kerap tidak menghiraukan bahayanya.
Karena itu, ia mendorong agar opsi relokasi dari kawasan rawan bencana mulai dipikirkan lebih serius. Di tengah ancaman yang terus berulang, kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor yang menentukan apakah risiko bencana bisa ditekan atau justru terus berulang dengan korban yang sama.
