Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra resmi menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya setelah menerima pengampunan kerajaan yang mengakhiri masa percobaan empat bulannya lebih cepat. Keputusan ini membuat satu fase panjang dalam perjalanan hukum dan politik tokoh berusia 76 tahun itu masuk ke babak baru.
Langkah tersebut langsung memicu perhatian karena Thaksin masih dianggap memiliki pengaruh besar dalam politik Thailand. Ia pernah menjadi figur dominan selama lebih dari dua dekade, dan keluarganya menyebut ia mungkin ingin menjauh dari politik, meski spekulasi soal perannya di Partai Pheu Thai tetap mengemuka.
Pengampunan kerajaan mempercepat pembebasan
Keputusan Raja Maha Vajiralongkorn diumumkan dalam Royal Gazette pada Selasa malam dan berlaku efektif pada Rabu. Thailand adalah monarki konstitusional, sehingga raja memiliki keputusan akhir dalam pemberian pengampunan kepada narapidana yang divonis bersalah.
Pengampunan itu diberikan bertepatan dengan ulang tahun Ratu Suthida. Kebijakan tersebut berlaku luas untuk narapidana yang memenuhi syarat tertentu, dan Thaksin masuk kategori yang berhak memperoleh pembebasan penuh karena sudah dibebaskan bersyarat dan menyisakan kurang dari satu tahun masa hukuman.
Dari penjara ke pengawasan hukum
Thaksin sebelumnya dibebaskan dari penjara Bangkok pada bulan lalu setelah menjalani delapan bulan dari hukuman satu tahun atas kasus terkait korupsi. Sebagai bagian dari syarat pembebasan bersyarat, ia wajib mengenakan gelang pemantau elektronik dan semula dijadwalkan tetap dalam masa percobaan selama empat bulan.
Pengacaranya, Winyat Chatmontree, mengatakan kepada The Associated Press bahwa Thaksin sudah bebas sepenuhnya dari kewajiban hukum. Namun, ia menambahkan masih ada prosedur untuk melepas gelang pemantau tersebut, dan proses itu bisa memakan waktu beberapa hari.
Kasus lama yang terus membayangi
Thaksin dijatuhi hukuman setelah dinyatakan bersalah dalam perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan bisnisnya sendiri. Ia juga dihukum karena menyetujui proyek undian negara secara ilegal yang menimbulkan kerugian bagi pemerintah.
Ia awalnya divonis delapan tahun penjara pada 2023, tetapi hukuman itu dipangkas menjadi satu tahun oleh raja. Setelah itu, ia diberi izin atas alasan medis untuk menjalani hukuman dari sebuah suite di Rumah Sakit Polisi Bangkok.
Jejak politik yang masih terasa
Sebelum tersingkir dari kekuasaan, Thaksin adalah pengusaha telekomunikasi yang mendirikan partai politiknya sendiri pada 1998. Ia menjabat sebagai perdana menteri dari 2001 hingga kudeta militer menggulingkannya pada 2006 saat ia berada di luar negeri.
Kepergiannya memicu polarisasi politik selama hampir dua dekade. Kebijakan populisnya mendapat dukungan kuat dari pemilih berpendapatan lebih rendah, terutama di wilayah utara dan timur laut pedesaan, tetapi gaya kepemimpinannya juga menimbulkan jurang dengan elit kota, kelompok royalistis, dan militer.
