Kemenkum Jateng Perkuat Koordinasi dengan MPD Notaris Magelang untuk Pengawasan Protokol Notaris

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah meningkatkan koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Kabupaten Magelang untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan profesi notaris. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Notaris R. Giardi Suharjanto sebagai upaya memperkuat sinergi dan penegakan tertib administrasi notaris.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemenkum Jateng berdiskusi langsung dengan Ketua MPD Notaris Kabupaten Magelang, R. Giardi Suharjanto, membahas pelaksanaan pengawasan notaris di daerah. Pembahasan difokuskan pada penerapan protokol notaris dan langkah-langkah pembinaan sesuai dengan aturan yang berlaku demi menjaga profesionalisme.

Selain diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung atas protokol notaris yang telah meninggal dunia. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengawasan Kanwil Kemenkum Jateng terhadap proses serah terima protokol notaris kepada ahli waris secara resmi. Ahli waris aktif mendukung dan menyerahkan dokumen protokol sesuai ketentuan.

Widya Pratiwi Asmara, Analis Hukum Muda dan anggota sekretariat MPD Notaris Provinsi Jawa Tengah, menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara MPD Notaris Kabupaten Magelang dengan Kemenkum Jateng. Hal ini bertujuan memastikan tertib administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi notaris.

Poin penting koordinasi Kemenkum Jateng dengan MPD Notaris Kabupaten Magelang:

1. Pengawasan pelaksanaan tugas notaris yang transparan dan tertib.
2. Pembinaan terkait administrasi dan etika profesi notaris.
3. Proses serah terima protokol notaris yang telah meninggal dunia secara resmi.
4. Dukungan ahli waris dalam memenuhi kewajiban administrasi protokol notaris.
5. Penguatan sinergi untuk menjamin kepatuhan notaris terhadap regulasi berkaitan.

Langkah ini memperlihatkan upaya Kemenkum Jateng dalam menjaga integritas profesi notaris dan melindungi kepentingan masyarakat. Koordinasi yang baik dinilai dapat memfasilitasi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam bidang kenotariatan di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Magelang.