Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersikap transparan dan tidak menutup-nutupi data terkait pelayanan publik serta pembangunan daerah.
Dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Ahmad Luthfi menambahkan, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dijamin pemerintah. Ia menekankan bahwa transparansi adalah kunci akuntabilitas dan bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Perintah Terbuka dan Transparan untuk OPD
Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan semua OPD untuk terbuka dalam memberikan informasi. Ia mengingatkan agar setiap instansi pemerintah tidak menyembunyikan progres program pembangunan yang sedang dijalankan di Jawa Tengah. Masyarakat diimbau aktif bertanya supaya kontrol sosial dan akuntabilitas berjalan efektif.
“Saya perintahkan semua terbuka, jangan ada yang ditutupi. Harus terbuka, blak-blakan. Tidak hanya untuk wartawan, masyarakat juga boleh bertanya,” jelas Ahmad Luthfi. Pernyataan ini memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.
Peran Media dan Kemitraan dengan Pemerintah
Pada forum tersebut, Ahmad Luthfi juga menggarisbawahi peran strategis media massa. Ia memandang insan pers tidak sekadar penyampai berita, tetapi juga sebagai edukator bagi masyarakat. Dengan demikian, peran media sejalan dengan upaya pemerintah dalam pembangunan wilayah.
“Media juga memiliki peran dalam pembangunan. Tugas jurnalis sama dengan kita, yaitu mendidik dan membangun masyarakat,” tutur gubernur. Ia pun membuka ruang dialog dengan media untuk menerima masukan dan kritik demi penyempurnaan kebijakan.
Respons dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah
Ketua PWI Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, menyatakan jurnalis memiliki tanggung jawab moral yang mendukung kemajuan masyarakat. Ia menegaskan bahwa wartawan berhak memperoleh informasi publik secara transparan, selama memenuhi prinsip verifikasi.
“Informasi memang harus transparan, tetapi transparan bukan berarti telanjang. Harus ada check and recheck kepada para pemangku kepentingan,” kata Setiawan. Proses validasi tersebut penting agar data yang disampaikan kepada publik tetap akurat dan berimbang.
Setiawan juga menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan media harus ditingkatkan. Media tidak hanya menyajikan kabar positif, tetapi juga menyampaikan kritik konstruktif sebagai bagian dari solusi pembangunan.
Faktor Pendukung Keterbukaan Informasi di Jawa Tengah
Ada beberapa langkah yang mendukung keterbukaan informasi dalam pemerintahan Jawa Tengah:
- Pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses data penyelenggaraan pemerintahan.
- Penguatan sistem informasi di OPD agar informasi lebih mudah diakses.
- Kolaborasi aktif antara media dan pemerintah daerah sebagai mitra.
- Verifikasi dan validasi data sebelum disampaikan publik untuk menjaga kualitas informasi.
- Penerimaan kritik dari masyarakat sebagai langkah perbaikan program pembangunan.
Dorongan Gubernur Ahmad Luthfi untuk transparansi bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tuntutan hukum, tetapi juga fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah Jawa Tengah.
