Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah cepat untuk mengejar perbaikan jalan provinsi yang rusak, dengan tambahan anggaran sekitar Rp200 miliar. Ahmad Luthfi memilih mekanisme Perkada agar pemeliharaan jalan bisa dikerjakan tanpa menunggu anggaran perubahan pada bulan September.
Keputusan itu diambil setelah tingkat kemantapan jalan provinsi turun akibat musim hujan berkepanjangan yang melanda Jawa Tengah hingga awal tahun 2026. Targetnya kini kembali mendekati capaian 2025, saat kemantapan jalan provinsi berada di angka 94,4 persen.
Perkada jadi jalan pintas percepatan
Luthfi menyebut keputusan itu diambil bersama Wakil Gubernur, Sekda, dan seluruh OPD. Melalui Perkada, sebagian anggaran digeser untuk fokus pada pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi yang rusak berat.
Ia menegaskan, jalan-jalan dengan kerusakan berat akan menjadi prioritas utama. Pemerintah provinsi ingin kondisi jalan provinsi pada 2026 kembali ke level 94,4 persen seperti tahun sebelumnya.
Ruas kritis masuk daftar utama
Dana realokasi akan dipusatkan pada ruas-ruas yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Salah satunya adalah Randublatung–Cepu yang sempat ramai dikritik warga.
Perbaikan juga menyasar sejumlah ruas di wilayah Soloraya serta jalur Keling–Kelet di Kabupaten Jepara. Di luar itu, ada pula titik-titik prioritas lain di berbagai daerah yang masuk dalam pemetaan pemerintah provinsi.
Tambahan anggaran Rp200 miliar sudah dipetakan
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan tambahan anggaran sekitar Rp200 miliar itu sudah dibagi untuk berbagai usulan perbaikan yang sebelumnya masuk ke pemerintah provinsi. Sasaran perbaikan tersebar di Randublatung–Cepu, Keling–Kelet Jepara, wilayah Wonogiri, Soloraya, dan sejumlah titik prioritas lain.
Menurut Henggar, harapannya posisi kemantapan jalan di akhir 2026 bisa naik. Berdasarkan perhitungan sementara, dukungan Perkada ditambah APBD Perubahan diperkirakan mampu mendorong kemantapan jalan provinsi ke kisaran 95–96 persen.
Pekerjaan tetap harus lewat tahapan formal
Luthfi mengingatkan bahwa perbaikan jalan tidak bisa dikerjakan seketika. Prosesnya tetap harus melalui penggeseran anggaran, Perkada, dan lelang pekerjaan agar tidak melanggar aturan.
Henggar menjelaskan percepatan akan ditempuh lewat dua jalur. Bidang Bina Marga akan menangani pengaspalan dua lapis dan peningkatan jalan, sementara Balai Pengelolaan Jalan akan memakai pengaspalan satu lapis untuk mempercepat pemulihan ruas yang rusak.
Pemerintah provinsi berharap langkah ini segera menjawab keluhan masyarakat sekaligus menjaga konektivitas antardaerah. Jalur-jalur yang diperbaiki juga dipandang penting karena menjadi urat nadi perekonomian wilayah Jawa Tengah.
