Kabar dari Jawa Barat kembali menyita perhatian publik setelah rangkaian langkah Dedi Mulyadi memicu respons besar di media sosial. Sorotan itu datang dari penonaktifan Kepala Samsat Soekarno Hatta, lalu disusul rencana program angkot listrik tanpa DP yang menyasar para sopir angkot di daerah tersebut.
Gelombang perhatian warganet makin besar karena dua isu itu muncul berdekatan. Di satu sisi, ada tindakan tegas terhadap pelayanan publik yang dinilai tidak sesuai aturan, sementara di sisi lain muncul kabar baik untuk pengemudi angkot yang selama ini bekerja dengan kondisi serba terbatas.
Warga Serbu Akun Samsat Usai Penonaktifan Pejabat
Keputusan Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno Hatta langsung menjadi pembicaraan luas. Langkah itu diambil setelah mencuat keluhan warga yang kesulitan membayar pajak kendaraan bermotor karena diminta menunjukkan KTP pemilik lama kendaraan.
Kasus tersebut berawal dari video seorang kreator konten yang mengaku ditolak saat hendak mengurus pembayaran pajak. Padahal, aturan terbaru dari Bapenda Jawa Barat telah memberi kelonggaran pembayaran pajak tanpa harus melampirkan identitas pemilik pertama kendaraan.
Dedi Mulyadi menilai pelayanan publik harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Ia lalu bergerak cepat setelah melakukan penelusuran sejak malam sebelumnya, dan penonaktifan disebut berlaku sejak 8 April 2026.
Respons publik pun muncul dengan cepat di akun media sosial resmi Samsat. Kolom komentar dipenuhi kritik, sindiran, dan dukungan terhadap langkah gubernur yang dinilai tegas dalam membenahi pelayanan.
Kabar Baik untuk Sopir Angkot di Jawa Barat
Di tengah polemik itu, Dedi Mulyadi juga membawa kabar yang dinilai lebih menggembirakan bagi sopir angkot di Jawa Barat. Saat blusukan, ia bertemu dengan Ruspan, sopir angkot berusia 76 tahun yang masih bekerja dengan penghasilan terbatas.
Pertemuan itu kemudian memunculkan gagasan program kredit angkot listrik tanpa uang muka atau DP. Program ini disebut akan dijalankan bersama Bank BJB dan diarahkan untuk membantu para sopir memiliki kendaraan yang lebih layak.
Rencana tersebut tidak hanya menyasar aspek transportasi, tetapi juga kesejahteraan pengemudi. Dengan skema kredit tanpa DP, sopir angkot diharapkan punya peluang lebih besar untuk beralih ke kendaraan yang lebih modern dan efisien.
Berikut poin utama dari kabar tersebut:
- Program menyasar sopir angkot di Jawa Barat.
- Skema yang disiapkan adalah kredit angkot listrik tanpa DP.
- Program akan melibatkan Bank BJB.
- Tujuannya mendorong kendaraan yang lebih layak dan ramah lingkungan.
KDM Mendadak Minta Maaf
Di tengah sorotan publik, Dedi Mulyadi juga sempat menyampaikan permintaan maaf dalam dinamika komunikasi yang menyertai langkah-langkah kebijakannya. Permintaan maaf itu menarik perhatian karena datang beriringan dengan sikap tegasnya terhadap masalah pelayanan publik.
Publik menilai situasi ini memperlihatkan gaya kepemimpinan yang cepat merespons keluhan warga, tetapi tetap membuka ruang koreksi saat ada persoalan yang berkembang. Kondisi tersebut membuat nama KDM kembali ramai dibahas, baik oleh pendukung maupun pihak yang mempertanyakan prosedur di lapangan.
Sorotan terhadap Samsat, program angkot listrik, dan permintaan maaf itu sekaligus memperlihatkan bahwa kebijakan pelayanan publik di Jawa Barat sedang berada dalam fase yang sangat dinamis. Respons masyarakat di media sosial menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap langkah-langkah yang diambil Dedi Mulyadi.
