KDM Menjawab Tantangan Wagub Kalbar, Mohon Maaf Tak Berniat Membandingkan Daerah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons tantangan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan lewat unggahan di media sosial resminya. Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan tidak pernah berniat membandingkan pembangunan Jawa Barat dengan Kalimantan Barat.

Melalui unggahan pada Jumat, 11 April, Dedi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pemangku kepentingan di Kalbar. Ia mengatakan langkah pembangunan di Jawa Barat selama ini hanya dilakukan untuk memaksimalkan potensi daerah sendiri, bukan untuk dijadikan bahan perbandingan dengan provinsi lain.

Respons Dedi Mulyadi atas tantangan Wagub Kalbar

Dedi menyebut tantangan dari Wakil Gubernur Kalbar menjadi perhatian baginya. Ia lalu menyampaikan terima kasih sekaligus menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk mengunggulkan satu daerah di atas daerah lain.

“Terima kasih atas doa yang tercurah dan untuk seluruh stakeholder di Provinsi Kalimantan Barat, kami mohon maaf, karena selama ini kami hanya memaksimalkan potensi pembangunan yang ada di daerah kami tanpa maksud memperbandingkan,” tulis KDM dalam unggahannya.

Dalam penjelasan yang sama, Dedi menegaskan bahwa seluruh langkah yang ia ambil masih berada dalam kapasitasnya sebagai gubernur Jawa Barat. Ia mengatakan gagasan, sumbangsih pikiran, dan inovasi yang dijalankan semata-mata ditujukan untuk pembangunan daerah yang dipimpinnya.

Pembangunan daerah dan keterbatasan fiskal

Dedi juga menyinggung bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki tantangan yang berbeda, termasuk soal fiskal. Menurutnya, kondisi ini perlu dipahami karena tidak semua provinsi memiliki kapasitas dan luas wilayah yang sama.

Ia secara khusus menyebut Kalimantan Barat yang memiliki wilayah jauh lebih luas dan menghadapi keterbatasan fiskal. Dalam pandangannya, kondisi tersebut membuat setiap kebijakan pembangunan di daerah harus menyesuaikan kemampuan masing-masing pemerintah daerah.

  1. Setiap daerah memiliki kondisi fiskal yang berbeda.
  2. Luas wilayah turut memengaruhi kebutuhan pembangunan.
  3. Kebijakan daerah tidak selalu bisa disamakan antara satu provinsi dan provinsi lain.

“Buat bapak wagub Kalbar, saya mengucapkan terima kasih atas tantangannya. Mohon maaf, saya selama ini melaksanakan kegiatan pembangunan di Jawa Barat tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain,” ujar Dedi.

Permintaan maaf agar tidak menyinggung daerah lain

Dedi menambahkan bahwa dirinya memahami beratnya tantangan yang dihadapi daerah-daerah dengan wilayah luas dan kemampuan fiskal terbatas. Karena itu, ia kembali menyampaikan permohonan maaf bila langkah pembangunan di Jawa Barat dianggap menyinggung daerah lain.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah provinsi adalah mendorong pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks itu, ia berharap perbedaan kondisi antardaerah dapat dipahami sebagai bagian dari realitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Sikap saling merespons antara pejabat daerah ini menunjukkan bahwa pernyataan publik soal pembangunan bisa memunculkan tafsir beragam di tengah masyarakat. Namun, Dedi memilih meredam polemik dengan penjelasan langsung bahwa kebijakan di Jawa Barat tidak dimaksudkan sebagai pembanding bagi Kalimantan Barat.

Baca selengkapnya mengenai topik ini di: www.jawapos.com

Berita Terkait

Back to top button