Krisis iklim kini paling keras menghantam anak-anak di wilayah pesisir. Laporan Children’s Climate Risk Report 2026 dari UNICEF menunjukkan hampir seluruh anak di dunia terpapar risiko iklim, sementara 1,1 miliar anak menghadapi tiga ancaman sekaligus: kekeringan, panas ekstrem, dan gelombang panas.
Di Indonesia, ancaman itu terlihat nyata di Pantai Utara Jawa. Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi, Mida Saragih, menyebut sedikitnya 33 juta anak terdampak banjir pesisir dan 337 juta terdampak banjir sungai berdasarkan laporan global UNICEF tersebut.
Anak pesisir menanggung dampak berlapis
Kerentanan anak semakin besar karena usia, gender, dan kondisi disabilitas. Situasi itu makin berat saat mereka harus mengungsi dan hidup dalam ketidakpastian yang berkepanjangan.
Mida mengatakan paparan bencana iklim di Pantura Jawa menciptakan tekanan lingkungan, ekonomi, fisik, dan psikologis. Dampaknya langsung terasa pada tumbuh kembang anak, termasuk pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka.
Kajian BRIN 2026 mencatat 65,8% wilayah pesisir mengalami erosi sejak 2000-2024. Kondisi itu diperparah oleh penurunan muka tanah yang terus terjadi di kawasan tersebut.
Pantura Jawa jadi contoh paling nyata
Jawa Tengah memiliki 341 desa pesisir yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Data Walhi Jawa Tengah menunjukkan 96,6% desa pesisir di provinsi itu tergolong rentan terhadap dampak bencana iklim.
Salah satu wilayah yang paling kritis berada di Kabupaten Demak, khususnya Kecamatan Sayung. Kawasan ini terdampak banjir rob seluas 1.266 hektare, dan warga di Desa Sriwulan, Bedono, serta Sidogemah berulang kali harus meninggikan rumah setiap beberapa tahun.
Di Desa Bedono, tekanan itu sudah mengubah peta hidup warga. Berdasarkan data BPS 2023, luas desa ini mencapai 739 hektare atau sekitar 9,38% dari total wilayah Kecamatan Sayung yang seluas 7.880 hektare, tetapi penelitian Walhi Jawa Tengah 2024 menunjukkan daratannya kini menyusut drastis.
Hasil pemetaan partisipatif dan analisis spasial itu mencatat sisa daratan Bedono tinggal 94,33 hektare. Sejumlah dusun juga telah berpindah karena huniannya tenggelam, termasuk Dusun Tambaksari pada rentang 1999-2000, Dusun Rejosari atau Senik pada 2006, dan Dusun Mondoliko pada 2023.
Penyusutan itu dipengaruhi akumulasi kenaikan muka air laut sekitar 15,5 cm per tahun dan penurunan muka tanah 7-21 cm per tahun. Dalam kondisi seperti itu, ruang hidup anak dan keluarga pesisir terus menyempit dari waktu ke waktu.
Pembangunan ikut disorot
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Tengah, Fahmi Bastian, menilai situasi ini menuntut negara memenuhi kewajibannya melindungi generasi sekarang dan generasi mendatang. Ia menegaskan bahwa jika pesisir terus dibiarkan tenggelam, negara bukan hanya gagal melindungi anak hari ini, tetapi juga merampas hak generasi masa depan atas ruang hidup yang aman, sehat, dan berkelanjutan.
Fahmi menyebut hak antar-generasi menuntut setiap kebijakan pembangunan diuji dari kontribusinya terhadap keselamatan, keberlanjutan, dan kualitas hidup. Karena itu, ia mendesak penanganan bencana iklim yang menyentuh akar kerentanan, terutama penyelamatan Pantura Jawa.
Menurut Fahmi, pembangunan yang bertumpu pada proyek skala besar justru akan memperparah kerentanan pesisir. Ia menilai pemerintah sudah sepatutnya menghentikan pengembangan mega proyek Giant Sea Wall dan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur yang mencakup Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi.
Di lapangan, warga pesisir terus hidup dengan ancaman yang sama: banjir rob, erosi, dan tanah yang kian turun. Di tengah tekanan itu, anak-anak menjadi kelompok yang paling mahal membayar harga dari pembangunan yang abai pada krisis iklim.