Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali menuai penolakan dari DPRD Jawa Barat. Sekretaris Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan, menilai isu itu belum mendesak dan justru berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih penting.
Memo menegaskan, pemerintah daerah seharusnya memusatkan energi pada kebutuhan yang langsung dirasakan warga. Di tengah tekanan fiskal, turunnya dana transfer, dan target pendapatan daerah yang belum tercapai, ia menilai perubahan nama bukan prioritas.
Fokus ke persoalan warga
Menurut Memo, Jawa Barat masih menghadapi sejumlah tantangan berat yang harus segera ditangani. Persoalan daya tampung peserta didik baru, meningkatnya pengangguran akibat PHK, dan dorongan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi pekerjaan rumah yang lebih mendesak.
Ia khawatir wacana pergantian nama justru memunculkan pro dan kontra yang tidak produktif di masyarakat. Dalam pandangannya, energi publik akan tersedot pada perdebatan identitas, bukan pada penyelesaian masalah sehari-hari.
Risiko sosial dan biaya besar
Memo juga mengingatkan bahwa Jawa Barat memiliki keberagaman budaya dan wilayah yang perlu dihormati. Ia mencontohkan masyarakat di Cirebon dan Bekasi yang memiliki karakteristik serta identitas kedaerahan yang khas dan berbeda.
Selain berpotensi memicu gesekan sosial, perubahan nama provinsi juga dinilai memerlukan biaya besar. Penyesuaian itu akan berdampak pada banyak dokumen dan administrasi, mulai dari KTP, Kartu Keluarga, alamat perusahaan, dokumen perizinan, hingga identitas berbagai instansi.
Pertimbangan sejarah
Dalam pandangannya, kebijakan yang menyentuh identitas daerah perlu dikaji sangat hati-hati. Memo mengingatkan adanya pengalaman sejarah pembentukan Republik Pasundan pada 1947 yang dipimpin Raden Adipati Soeria Kartalegawa dan kemudian dibubarkan.
Ia menilai catatan sejarah itu seharusnya menjadi pengingat agar kebijakan publik yang sensitif tidak diambil terburu-buru. Bagi Memo, semangat persatuan harus tetap dijaga ketika membahas hal-hal yang menyangkut identitas daerah.
Pada akhirnya, Memo menekankan bahwa pemerintah sebaiknya memfokuskan diri pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Ia juga meminta perhatian lebih besar pada penguatan ekonomi daerah, pembukaan lapangan kerja, dan penyelesaian persoalan pelayanan publik yang masih dihadapi warga.
