Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali menguat dan kini memasuki tahap legislasi. Di tengah pembahasan itu, suara warga ikut terbelah antara dukungan atas penguatan identitas budaya dan kekhawatiran soal potensi perpecahan.
Sebagian warga menilai nama Tatar Sunda lebih menegaskan jati diri daerah. Namun, ada pula yang menilai perubahan itu kurang mewakili keragaman penduduk Jawa Barat yang tidak hanya dihuni orang Sunda.
Kayla termasuk yang melihat usulan ini punya sisi plus dan minus. Ia menilai nama Tatar Sunda terlalu menonjolkan identitas Sunda, sementara warga di Jawa Barat berasal dari beragam suku.
"Menurut aku sih ada plus dan minusnya gitu ya. Sebab, bukan hanya orang Sunda saja yang tinggal di Jabar, ada dari suku lain juga," kata Kayla dalam program Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Selasa, 7 Juli 2026.
Di sisi lain, Asep mendukung perubahan nama tersebut karena dianggap lebih dekat dengan identitas asli budaya Sunda. Ia juga menilai nama itu bisa membuat daerah memiliki ciri khas yang lebih tegas.
"Mengenal jati diri saja biar enggak ada Jawa Barat Jawa Timur. Jadi Tatar Sunda atau Parahyangan kan. Jadi kembali lagi ke dulu gitu, ciri khas kita," kata Asep.
Pandangan serupa datang dari Bambang. Ia melihat pergantian nama itu sebagai cara untuk tidak terus dikaitkan dengan identitas Jawa yang lebih luas.
"Kalau orang Bandung atau orang Jabar, kalau disebut Jawa, itu kesannya ke Jawa sana kan," tutur Bambang.
DPRD Jabar Setuju Lanjut ke Legislasi
Di parlemen daerah, seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat sudah memberi lampu hijau untuk melanjutkan usulan pergantian nama provinsi ke tahap berikutnya. Keputusan itu dibahas dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I, Bandung, Kamis, 2 Juli 2026.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan seluruh fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan usulan ke tahapan legislasi berikutnya. Fraksi Gerindra dan NasDem juga disebut ikut dalam proses tersebut.
"Fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Kalau Gerindra dan Nasdem tadi sudah menyampaikan ikut saja," ujar Rahmat Hidayat Djati usai memimpin pertemuan itu, seperti dilansir Antara, Kamis, 2 Juli 2026.
Rahmat menjelaskan, usulan perubahan nama provinsi ini sudah beberapa kali dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Namun, baru pada pertemuan kali ini seluruh perwakilan fraksi hadir lengkap dan menyampaikan sikap politik mereka secara resmi.
"Jadi, tim pengusul menyampaikan ini, ini sudah ketiga kali. Tapi dihadiri lengkap utusan perwakilan fraksi-fraksi baru hari ini," katanya.
Wacana perubahan nama Jawa Barat sendiri sempat meredup pada 2013, 2015, dan 2020. Kini, setelah mendapat dukungan dari seluruh fraksi, pembahasan itu kembali bergerak dan memunculkan perdebatan baru di tingkat masyarakat.
