Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan dalam memenuhi kuota peserta didik Sekolah Rakyat jenjang SD. Meski daya tampung untuk tahun ajaran baru 2026 naik hampir dua kali lipat, penjaringan siswa justru tersendat di tahap paling awal.
Kendala utama datang dari kesiapan orang tua. Sebagian keluarga belum siap menitipkan anak SD untuk tinggal di asrama, sehingga minat mendaftar belum mengimbangi kapasitas yang tersedia.
Muhammad Amiruddien, Staf Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menyebut masalah itu lebih terasa pada jenjang SD. Ia menilai anak-anak usia sekolah dasar masih terlalu kecil untuk langsung beradaptasi dengan pola hidup berasrama.
Amiruddien mengatakan Kementerian Sosial sudah menetapkan standar usia untuk kelas 1 sekitar 7 tahun agar anak tidak terlalu kecil. Namun, menurut dia, ukuran kesiapan keluarga tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses pendaftaran.
Sekolah Rakyat sendiri menyasar keluarga dari desil 1 dan 2. Karena itu, secara sasaran program kebutuhan sudah jelas, tetapi penerimaan di lapangan masih dipengaruhi rasa siap atau belum siap dari orang tua.
Situasi ini membuat pemenuhan kuota di jenjang SD tidak semudah jenjang lain. Bagi Pemprov Jatim, tantangannya bukan hanya membuka ruang belajar, tetapi juga meyakinkan keluarga bahwa sistem asrama bisa diterima untuk anak usia sekolah dasar.
