Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam pejabat eselon II di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026). Pelantikan ini menandai pergeseran penting di sejumlah posisi strategis dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/2346/204/2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah jabatan kunci kini diisi nama-nama baru, termasuk Kepala Bappeda Jatim dan Kepala Dinas ESDM.
Enam pejabat yang dilantik
| Nama | Jabatan Baru | Keterangan |
|---|---|---|
| R. Heru Wahono Santoso, S.Sos., M.M. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama |
| Dr. Iwan, S.Hut., M.M. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur | Posisi perencanaan pembangunan daerah |
| Budi Raharjo, S.E., M.Si. | Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jember Provinsi Jawa Timur | Koordinasi wilayah Jember |
| I Nyoman Gunadi, S.T., M.T. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur | Urusan sumber daya air |
| Arif Endro Utomo, S.T., M.T. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur | Bidang perumahan dan permukiman |
| Dr. MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt., M.Si. | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur | Urusan energi dan mineral |
Di antara nama yang dilantik, perhatian mengarah ke Dr. Iwan yang kini memimpin Bappeda Jatim serta Dr. MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman yang dipercaya memegang Dinas ESDM. Keduanya masuk dalam formasi baru yang ditetapkan Pemprov Jawa Timur pada pelantikan tersebut.
Selain itu, pengisian jabatan juga mencakup pos Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bakorwil Jember, Dinas PU Sumber Daya Air, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya. Dengan pelantikan ini, struktur pejabat pimpinan tinggi pratama di Pemprov Jawa Timur kembali diperbarui melalui keputusan gubernur yang sama.
