Masuknya Said Iqbal ke lingkar pemerintahan memunculkan pertanyaan besar di kalangan buruh: apakah aksi demo masih akan berlanjut atau justru mereda. Jawaban Said cukup tegas, karena ia memastikan hak buruh untuk berdemonstrasi tetap berlaku meski dirinya kini menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Said dilantik di Istana Negara dan menyebut jabatan barunya sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi pekerja langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa demonstrasi tetap menjadi hak konstitusional yang diatur undang-undang, selama dilakukan sesuai prosedur.
Demo Masih Dianggap Hak Buruh
Said mengatakan, keberadaan dirinya di pemerintahan tidak menghapus ruang gerak serikat pekerja. Ia menilai demonstrasi tetap bisa dilakukan oleh KSPI maupun serikat buruh lain, asalkan mengikuti aturan yang berlaku.
Pernyataan itu menjawab kekhawatiran sebagian pekerja yang menilai posisi Said di kabinet bisa mengubah arah perjuangan buruh. Namun Said menegaskan, sikap kritis tidak akan hilang hanya karena dirinya masuk ke dalam struktur pemerintahan.
Fokus Utama Tetap Soal Upah
Menurut Said, isu yang paling sering mendorong buruh turun ke jalan adalah soal upah. Karena itu, ia berharap keberadaannya di dalam pemerintahan dapat membantu mencegah persoalan berkembang menjadi gejolak di lapangan.
Ia menyebut akan mendorong analisis kebijakan terkait besaran kenaikan upah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu, aspirasi buruh bisa dibahas lebih awal sebelum masuk ke fase konflik yang lebih besar.
Masuk Pemerintahan Setelah Diskusi Panjang
Said menjelaskan bahwa keputusannya menerima jabatan baru tidak diambil secara tergesa-gesa. Ia mengaku sudah berdiskusi panjang dengan KSPI dan berbagai kelompok buruh sebelum akhirnya memilih masuk ke pemerintahan.
Ia melihat ada kesamaan visi dengan Presiden Prabowo, terutama soal keberpihakan pada rakyat kecil. Dalam pandangannya, buruh, petani, nelayan, dan guru sama-sama membutuhkan ruang advokasi yang kuat dari dalam maupun luar pemerintahan.
Tetap Kritis Meski Ada di Dalam
Said juga menegaskan bahwa posisinya sebagai penasihat tidak akan membuatnya kehilangan daya kritis. Ia menyebut akan tetap memberikan masukan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak, terutama terkait persoalan ketenagakerjaan.
Ia bahkan menyampaikan bahwa kehadirannya di pemerintahan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Sikap itu, menurut Said, tidak mengurangi komitmen demokratis dalam merespons persoalan perburuhan.
Agenda Buruh yang Dibawa ke Istana
Salah satu isu utama yang dititipkan kelompok buruh kepada Said adalah pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Isu ini disebut menjadi perhatian penting karena berhubungan langsung dengan perlindungan dan kepastian kerja bagi pekerja.
Dengan posisinya yang baru, Said berharap aspirasi itu bisa lebih cepat disampaikan ke Presiden Prabowo. Di sisi lain, ia tetap menegaskan bahwa gerakan buruh di luar pemerintah tidak kehilangan ruang untuk bersuara selama mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
