Warga yang ingin memastikan status bansos PKH dan BPNT untuk Juni 2026 kini bisa mengeceknya sendiri lewat ponsel. Akses ini penting karena hasil pengecekan akan menunjukkan apakah nama masih tercatat sebagai penerima manfaat dalam sistem DTSEN dan jenis bantuan yang sedang disalurkan.
Pengecekan mandiri juga membantu penerima memahami nominal bantuan yang berhak diterima sesuai kategori kepesertaan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menunggu informasi berantai dan bisa langsung melihat status penyaluran melalui situs resmi Kemensos.
Cara cek status bansos lewat situs resmi
Pengecekan dilakukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id menggunakan HP yang terhubung ke internet. Setelah situs terbuka, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP lalu ketik kode captcha yang tampil di layar.
Jika kode captcha sulit dibaca, pengguna dapat melakukan refresh untuk memunculkan kode baru. Setelah itu, klik tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian secara otomatis.
Sistem akan menampilkan informasi jika nama terdaftar sebagai penerima manfaat. Data yang muncul mencakup status penerima bantuan, jenis bantuan, dan status penyalurannya.
Data yang perlu disiapkan sebelum mengecek
Untuk melakukan pengecekan, masyarakat hanya membutuhkan tiga hal utama. Ketiganya adalah HP yang tersambung internet, NIK 16 digit sesuai KTP, dan kode captcha dari situs resmi.
Persiapan ini membuat proses pengecekan lebih cepat saat laman dibuka. Langkah tersebut juga mengurangi risiko salah input data ketika sistem meminta verifikasi.
Nominal PKH disesuaikan kategori penerima
Besaran bantuan PKH berbeda sesuai kategori yang tercatat dalam data kepesertaan. Untuk ibu hamil atau masa nifas, bantuannya Rp750.000, sedangkan anak usia dini 0–6 tahun juga memperoleh Rp750.000.
Kategori siswa mendapat besaran yang berbeda sesuai jenjang pendidikan. Siswa SD menerima Rp225.000, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SMA Rp500.000.
Untuk kelompok rentan lainnya, lansia dan penyandang disabilitas berat masing-masing mendapat Rp600.000. Ada pula kategori korban pelanggaran HAM berat dengan nominal Rp2.700.000.
Rincian BPNT yang diterima KPM
Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT memiliki pola penyaluran yang lebih sederhana. Nominalnya tercatat Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 setiap tiga bulan.
Informasi ini penting saat warga mengecek hasil di laman resmi karena sistem akan menunjukkan jenis bantuan yang sedang disalurkan. Dengan melihat data itu, penerima bisa mengetahui apakah yang muncul adalah PKH, BPNT, atau keduanya sesuai status kepesertaan.
Mengapa pengecekan perlu dilakukan mandiri
Pengecekan mandiri memberi kepastian lebih cepat bagi masyarakat yang menunggu pencairan bantuan. Cara ini juga membantu memastikan nama masih aktif dalam data penerima sebelum pencairan dilakukan.
Karena seluruh proses dilakukan secara online, warga dapat memeriksa kapan saja selama situs resmi dapat diakses. Hasil akhir pengecekan menjadi acuan awal untuk melihat status bantuan dan nominal yang tercatat dalam sistem.