Satgas PRR Dorong Pemda Bergerak Cepat, TKD dan Hibah Tak Boleh Mandek di Administrasi

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) mendorong pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar segera mengubah dukungan fiskal yang sudah tersedia menjadi program pemulihan yang nyata. Dorongan ini muncul karena bantuan anggaran dari pusat dan skema hibah antardaerah dinilai harus cepat masuk ke tahap pelaksanaan agar masyarakat terdampak bencana segera merasakan manfaatnya.

Pemerintah telah menambah Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,6 triliun untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Alokasi itu terdiri atas sekitar Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat, sementara bantuan keuangan hibah antardaerah bagi wilayah terdampak paling parah di Aceh telah mencapai sekitar Rp285 miliar.

Anggaran jangan tertahan di administrasi

Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, mengingatkan agar dana yang sudah disiapkan tidak berhenti lama di meja administrasi. Ia menegaskan percepatan penggunaan anggaran menjadi faktor penting agar indikator pemulihan masyarakat bisa segera tercapai.

“Harapan saya dari Posko Nasional Satgas PRR ini tentunya tolong anggaran yang sudah ada ini dan sudah didukung SE Mendagri Nomor 900.1/1084/SJ. Tolong disesuaikan, karena ini berkaitan dengan pemulihan, yaitu progres indikator pemulihan dan kemasyarakatan,” kata Wahyu dalam Rapat Asistensi dan Monitoring Penggunaan TKD Tambahan dan Bantuan Keuangan se-Wilayah Aceh secara daring.

Wahyu menilai percepatan realisasi anggaran juga dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan. Kebutuhan itu mencakup layanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan hunian tetap atau huntap bagi warga yang rumahnya terdampak bencana.

Hunian tetap masih terkendala lahan

Wahyu menyebut sejumlah daerah masih menghadapi hambatan pada ketersediaan lahan untuk pembangunan huntap. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah bahkan harus memakai anggaran daerah untuk membeli lahan agar pembangunan tidak tertunda.

“Masih ada beberapa kendala di beberapa daerah, lahannya belum siap. Ada daerah juga yang lahannya belum dapat yang layak. Sehingga pemda tersebut menggunakan anggaran daerahnya untuk membeli lahan,” ujarnya.

Ia meminta perhatian tidak hanya tertuju pada Aceh, tetapi juga pada daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Menurutnya, penyediaan hunian tetap menjadi salah satu bagian penting dari proses pemulihan yang harus dikejar secara paralel dengan kebutuhan dasar lainnya.

Koordinasi daerah dan pusat ikut ditekankan

Selain soal percepatan realisasi dana, Satgas PRR juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga di daerah. Langkah ini diperlukan agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sejalan dengan Rencana Induk Pascabencana Sumatera 2026–2028.

Rencana induk tersebut didukung total anggaran sekitar Rp100,1 triliun. Wahyu menjelaskan tahapan rehabilitasi akan berlangsung hingga 2027, sedangkan rekonstruksi ditargetkan selesai pada 2028, sehingga setiap tahap perlu dijalankan secara terukur dan saling mendukung.

Pendampingan agar tepat sasaran

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menegaskan pemerintah akan terus mendampingi daerah dalam memanfaatkan TKD tambahan dan bantuan keuangan. Pendampingan itu diarahkan agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Kami siap memberikan asistensi, memfasilitasi, dan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah agar penggunaan TKD tambahan dan bantuan keuangan sesuai tujuan pemberiannya serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Fatoni.

Dengan dukungan fiskal yang sudah tersedia, perhatian kini tertuju pada kecepatan daerah dalam mengeksekusi program pemulihan, termasuk layanan dasar dan hunian tetap. Satgas PRR menilai hasil pemulihan akan lebih cepat terasa jika anggaran, koordinasi lintas lembaga, dan kesiapan daerah bergerak dalam arah yang sama.

Source: www.medcom.id

Terkait