Politisi senior PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat baru-baru ini melontarkan kritik tajam terhadap penegakan hukum di Indonesia, menyoroti ketidakadilan dan praktik tebang pilih yang marak terjadi. Dalam sebuah acara yang bertema “Peristiwa 27 Juli 1996 sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia” di kantor DPP PDIP, Djarot menegaskan bahwa penanganan hukum saat ini lebih condong untuk mencari kesalahan pihak-pihak tertentu, sambil mengabaikan kasus korupsi yang jauh lebih besar.
Djarot secara khusus menyoroti dua figur penting, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, yang menjadi sasaran pencarian kesalahan dari aparat penegak hukum. Ia menyatakan, “Yang mengkritik, yang berbeda dikriminalkan, cari-cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara,” yang menunjukkan keprihatinannya terhadap pola kriminalisasi terhadap kritik dalam politik.
Dalam penjelasannya, Djarot mengeluarkan analogi yang mencolok, membandingkan kasus-kasus kecil ini dengan skandal besar yang seharusnya lebih dianggap serius oleh penegak hukum. Ia menyebutkan, “Kasus yang besar, seperti kasus minyak goreng lewat, kasus pesawat jet lewat, dan kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat,” menekankan bahwa kasus-kasus tersebut—yang ia sebut “segede gajah”—tanpa sanksi hukum yang berarti. Djarot berpendapat bahwa fakta ini mencerminkan situasi di mana “gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kutu diseberang pulau kelihatan.”
Sikap Djarot sangat relevan dengan tren yang semakin terlihat dalam politik Indonesia, di mana pihak-pihak yang mengkritik penguasa berpotensi menjadi target tindakan hukum. Hal ini menambah gelombang skeptisisme di kalangan publik tentang independensi penegakan hukum dan keadilan di negeri ini.
Lebih lanjut, Djarot juga mengingatkan para kader PDIP tentang pentingnya cara-cara yang benar dalam meraih kekuasaan dan kekayaan. Ia menegaskan bahwa meskipun sah-sah saja menginginkan kekuasaan, cara untuk meraihnya harus sesuai dengan norma dan etika. “Jangan sampai memperoleh kekuasaan dengan cara yang menyimpang apalagi dengan merekayasa konstitusi,” ujarnya, berbicara tentang kebutuhan untuk menjunjung tinggi integritas dalam politik.
Pernyataan Djarot mencakup beberapa poin utama yang relevan dalam diskusi tentang penegakan hukum dan etika politik di Indonesia. Pertama, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus hukum, terutama yang melibatkan individu-individu terkenal. Kedua, indikasi bahwa penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh posisi atau kekuasaan politik tertentu. Ketiga, perlunya kesadaran di antara para kader politik tentang pentingnya etika dalam penguasaan kekuasaan.
Dengan pernyataan-pernyataan ini, Djarot berusaha mengajak para pembaca dan pendengar untuk lebih kritis terhadap situasi hukum yang ada. Ia secara efektif menghubungkan masalah korupsi dengan dinamika kekuasaan, seraya menawarkan solusi melalui cara-cara yang lebih etis dan transparan. Dalam masa di mana kritik sering kali dipandang sebagai ancaman, suara Djarot menjadi penting dalam menggugah kesadaran akan perlunya perubahan dalam cara penegakan hukum dan praktik politik.
Dalam konteks yang lebih luas, tindakan politik dan hukum yang adil sangat penting bagi kesehatan demokrasi di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan dan masalah korupsi yang kompleks, upaya untuk menjaga integritas dan keadilan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Sebuah pertanyaan yang kini muncul adalah, sejauh mana penegakan hukum akan terus diawasi untuk memastikan bahwa semua orang, terlepas dari status atau posisi, dapat diperlakukan dengan adil.
