BYD menghadapi tekanan serius di Turki setelah proyek pabrik yang dijanjikan tak kunjung menunjukkan perkembangan. Pemerintah Turki kini menangguhkan pembebasan pajak impor untuk mobil BYD dan membuka kemungkinan penarikan kembali insentif yang sudah dinikmati perusahaan.
Langkah itu menandai perubahan sikap Ankara terhadap salah satu investasi kendaraan listrik yang semula diproyeksikan besar. Di tengah ambisi Turki menjadi basis produksi mobil listrik untuk pasar Eropa, molornya proyek BYD justru memicu kekhawatiran politik dan ekonomi.
Menurut Turkish Minute yang mengutip Nikkei Asia, penangguhan insentif dilakukan karena investasi pabrik senilai US$ 1 miliar belum bergerak sesuai rencana. Seorang pejabat Kementerian Perindustrian dan Teknologi Turki mengatakan tidak ada progres dalam beberapa waktu terakhir.
Pejabat itu menyebut insentif yang telah digunakan perusahaan sejak awal tahun 2026 kini ditangguhkan. Ia juga menegaskan bahwa perjanjian investasi, syarat, kewajiban, dan jaminannya masih tetap berlaku.
Artinya, risiko yang dihadapi BYD bukan hanya kehilangan kemudahan pajak impor. Jika proyek investasi tidak diselesaikan, perusahaan juga diwajibkan mengembalikan insentif berdasarkan pengaturan hukum dan komitmen yang telah dibuat.
BYD sendiri belum memberikan penjelasan terbuka soal perkembangan proyek tersebut. Saat dikonfirmasi Nikkei Asia mengenai operasinya di Turki, perusahaan menolak berkomentar.
Proyek besar yang belum bergerak
Kesepakatan antara BYD dan pemerintah Turki diteken pada Juli 2024. Dalam perjanjian itu, BYD berkomitmen membangun pabrik sekaligus pusat penelitian dan pengembangan di Manisa, wilayah di Turki bagian barat.
Pabrik itu dirancang memiliki kapasitas produksi 150.000 kendaraan listrik per tahun. Fasilitas tersebut juga ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026 dan menyerap 5.000 tenaga kerja.
Namun hingga kini, konstruksi pabrik di Manisa disebut belum dimulai. Ketiadaan kemajuan fisik itu menjadi pemicu utama meningkatnya tekanan dari pemerintah Turki.
Kondisi tersebut juga mulai menimbulkan sorotan politik di dalam negeri. Pertanyaan dari anggota parlemen oposisi ikut mencuat seiring belum jelasnya realisasi investasi yang sempat diumumkan dengan nilai besar.
Insentif yang dulu diberikan
Sebelum masalah ini muncul, Turki sudah memberi sejumlah kemudahan kepada BYD. Salah satunya adalah pengecualian pajak impor untuk kendaraan yang dibawa masuk oleh perusahaan.
Tidak hanya itu, distributor BYD juga dibebaskan dari kewajiban yang dikenakan kepada produsen mobil lain untuk mengoperasikan 20 titik layanan perawatan dan perbaikan. Fasilitas ini menunjukkan besarnya dorongan pemerintah Turki untuk menarik investasi otomotif listrik dari China.
Kebijakan tersebut sejalan dengan strategi Ankara yang ingin memperkuat posisi sebagai pusat produksi kendaraan listrik. Turki juga berupaya menjadikan wilayahnya sebagai basis manufaktur yang menopang penjualan ke Eropa.
Karena itu, tersendatnya proyek BYD memiliki arti lebih luas dibanding sekadar keterlambatan pembangunan satu pabrik. Kasus ini menyentuh kredibilitas skema insentif investasi yang disiapkan Turki untuk pemain global.
Turki tertunda, Hungaria didahulukan
Di sisi lain, arah prioritas ekspansi BYD di Eropa ikut memberi gambaran mengapa proyek Turki belum bergerak. Dikutip Reuters, Wakil Presiden Eksekutif BYD Stella Li mengatakan prioritas pertama perusahaan adalah pabriknya di Hungaria.
Produksi di Hungaria diperkirakan dimulai pada kuartal terakhir tahun ini. Setelah itu, prioritas kedua BYD adalah mencari fasilitas produksi lain di Eropa.
Dalam penjelasan yang sama, Stella Li mengatakan proyek di Turki ditunda. Namun, tidak ada jangka waktu yang disampaikan terkait kapan proyek tersebut akan kembali dijalankan.
Pernyataan itu memperjelas bahwa Turki saat ini tidak berada di urutan terdepan dalam agenda ekspansi manufaktur BYD di kawasan. Bagi Ankara, situasi ini menjadi masalah karena insentif sudah telanjur diberikan lebih dulu.
Ketegangan ini pun berpotensi berkembang jika tidak ada kepastian baru dari pihak perusahaan. Selama proyek di Manisa belum dimulai, ancaman pengembalian insentif dan pembatasan fasilitas yang sebelumnya diberikan akan terus membayangi langkah BYD di Turki.
