Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa Indonesia adalah satu bangsa yang tidak terpisah, meski dihuni oleh beragam suku, agama, dan latar budaya. Ia menilai ancaman terhadap kebangsaan justru muncul saat perbedaan dipertentangkan dan sejarah kebersamaan mulai dilupakan.
Pernyataan itu disampaikan Lestari dalam acara Kongkow Kebangsaan bertema Tionghoa dalam Kebangsaan dan Kebudayaan Indonesia yang digelar Persaudaraan Peranakan Tionghoa Warga Indonesia atau PERTIWI di White House de Noyas, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa Indonesia dibangun bukan karena semua orang seragam, melainkan karena berbagai kelompok memilih berbagi satu “rumah” yang sama.
Rumah bersama bernama Indonesia
Lestari menggambarkan Indonesia sebagai rumah bersama yang lahir dari ribuan perjumpaan, ratusan budaya, dan beragam etnis yang saling memperkaya. Pandangan itu ia kaitkan dengan pentingnya merawat kebangsaan sebagai ruang hidup bersama, bukan arena saling menegasikan.
Ia juga menyebut konstitusi menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Karena itu, menurutnya, persatuan tidak boleh diganggu oleh politisasi identitas maupun stereotip negatif terhadap kelompok tertentu, termasuk etnis Tionghoa.
Empat konsensus kebangsaan sebagai benteng
Dalam penjelasannya, Lestari menempatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat konsensus kebangsaan yang berfungsi menjaga persatuan. Keempatnya, kata dia, menjadi benteng untuk melindungi Indonesia dari berbagai upaya yang memecah belah.
Ia menilai sentimen antitionghoa dan isu perpecahan bukan konflik yang tumbuh secara alami. Lestari menyebutnya sebagai hasil konstruksi politik devide et impera yang harus dilawan dengan kesadaran kebangsaan yang kuat.
Lestari menegaskan bahwa kekuatan Indonesia selalu lahir dari kemampuan bangsa ini mengubah keberagaman menjadi persaudaraan. Ia menilai Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup dimaknai sebagai hidup berdampingan, tetapi juga sebagai dorongan untuk tumbuh, berkarya, dan membangun masa depan bersama sebagai satu bangsa.
Peran komunitas Tionghoa dalam sejarah Indonesia
Di kesempatan yang sama, sejarawan sekaligus Ketua PERTIWI, Udaya Halim, mengingatkan bahwa nama Indonesia sendiri memiliki jejak sejarah yang panjang. Ia menjelaskan bahwa istilah Indonesia diciptakan oleh ilmuwan asing James Richardson Logan dan George Windsor Earl pada abad ke-19 dalam jurnal yang mereka tulis.
Udaya juga menyoroti peran komunitas Tionghoa dalam perjalanan bangsa. Ia menyebut gedung milik Sie Kong Liong yang kemudian dikenal sebagai gedung Sumpah Pemuda, tempat Kongres Pemuda II pada 1928, sebagai salah satu jejak penting keterlibatan warga Tionghoa dalam sejarah Indonesia.
Selain itu, Udaya menyinggung nama Yo Kim Tjan yang merekam lagu Indonesia Raya untuk disebarluaskan pada masa awal kemerdekaan. Menurut dia, fakta-fakta seperti ini penting untuk mengingat bahwa kebangsaan juga tumbuh dari partisipasi banyak kelompok, bukan dari satu identitas saja.
Kebangsaan sebagai rasa memiliki
Udaya menekankan bahwa kebangsaan adalah rasa kepemilikan atau sense of ownership yang tumbuh dalam diri setiap orang. Dari sudut pandang itu, Indonesia tidak hanya dipahami sebagai wilayah politik, tetapi juga sebagai ruang bersama yang dijaga oleh partisipasi seluruh warga.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Suryana Erawan selaku Ketua Kelenteng Hok Tek Bio, Hartono selaku Ketua Yayasan Eka Pralaya, Aan Rohaeni sebagai advokat dan pemerhati kebijakan publik, Shanti K Nugroho sebagai Sekretaris Yayasan Puhua, Dr. drs. Hananto selaku Ketua Alumni Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, serta sejumlah tokoh masyarakat Banyumas.
Pesan utama yang mengemuka dalam forum itu adalah bahwa identitas yang beragam tidak perlu dipertentangkan. Sebaliknya, keberagaman justru menjadi dasar untuk memperkuat rasa saling memiliki terhadap Indonesia sebagai rumah bersama.