Gelombang PHK di Indonesia masih menjadi tekanan besar bagi pasar kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja yang terkena PHK naik dari 64.855 orang pada 2023 menjadi 77.965 orang pada 2024, lalu kembali meningkat menjadi 88.519 orang sepanjang 2025.
Kenaikan itu membuat pertanyaan tentang kecukupan respons pemerintah semakin relevan. Di satu sisi, pemerintah sudah menyiapkan pelatihan vokasi, program magang, sertifikasi kompetensi, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, tetapi di sisi lain para ekonom menilai masalahnya jauh lebih luas daripada sekadar peningkatan keterampilan pekerja.
Respons pemerintah difokuskan pada penyerapan ulang tenaga kerja
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sejumlah program untuk membantu pekerja kembali masuk ke dunia kerja. Program yang dimaksud mencakup magang, vokasi, dan sertifikasi, yang dinilai bisa dimaksimalkan untuk memperkuat kompetensi SDM.
Program magang nasional menjadi salah satu andalan karena membuka kesempatan bagi lulusan SMA, SMK, diploma, hingga sarjana untuk memperoleh pengalaman kerja di perusahaan. Peserta magang mengikuti program sekitar enam bulan dan menerima uang saku yang disesuaikan dengan upah minimum.
Setelah program selesai, peserta juga berpeluang direkrut jika sesuai kebutuhan perusahaan. Skema ini diposisikan sebagai jembatan dari pendidikan ke pasar kerja, terutama bagi pencari kerja muda yang belum memiliki pengalaman.
Pelatihan vokasi dan JKP diposisikan sebagai jaring pengaman
Pemerintah juga menjalankan pelatihan vokasi melalui balai pelatihan kerja dan platform Skillhub. Melalui jalur ini, peserta bisa memilih pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, lalu memperoleh fasilitas seperti pelatihan gratis, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi BNSP, hingga asrama bagi peserta yang memenuhi syarat.
Di sisi perlindungan sosial, Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP disiapkan sebagai penyangga bagi pekerja yang terkena PHK. Program ini memberi bantuan uang tunai sementara, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan agar pekerja bisa kembali bekerja lebih cepat.
Pemerintah juga membentuk Satgas PHK yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Satgas ini ditugaskan memetakan penyebab PHK sekaligus menyiapkan langkah pencegahan agar gelombang pemutusan kerja tidak terus meluas.
Masalah utama dinilai ada pada penciptaan kerja formal
Meski berbagai program itu penting, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai ukuran keberhasilan utama tetap ada pada kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja formal. Ia menekankan pemerintah perlu memperkuat industri padat karya agar dunia usaha kembali berekspansi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak.
Josua menyebut beberapa faktor yang perlu dibenahi, mulai dari biaya logistik, kepastian energi, perlindungan dari impor ilegal, percepatan restitusi pajak, penyederhanaan izin, hingga pembiayaan modal kerja yang lebih murah. Menurutnya, langkah-langkah itu dibutuhkan agar industri padat karya tidak terus tertekan oleh biaya produksi yang tinggi.
Ia juga menilai arus investasi saat ini lebih banyak mengalir ke sektor padat modal seperti hilirisasi, energi, infrastruktur, pusat data, dan industri berbasis teknologi. Sektor-sektor itu memang penting, tetapi daya serap tenaganya relatif lebih rendah dibanding industri padat karya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyeimbangkan investasi padat modal dengan investasi padat karya. Insentif juga sebaiknya tidak hanya menilai besar kecilnya investasi, tetapi juga jumlah pekerjaan formal yang benar-benar tercipta.
Pelatihan dinilai harus lebih dekat dengan kebutuhan industri
Menurut Josua, program reskilling dan upskilling juga perlu dibenahi agar tidak berhenti pada output administratif. Pelatihan semestinya disusun berdasarkan kebutuhan perusahaan dan memiliki jalur penempatan kerja yang jelas.
Ia menegaskan pelatihan yang efektif harus menghasilkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar, bukan sekadar sertifikat. Beberapa keterampilan yang dinilai penting mencakup pengoperasian mesin modern, logistik, pengolahan pangan, perawatan alat, pemasaran digital, analisis data dasar, keamanan siber, bahasa asing, pelayanan pelanggan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan.
Pandangan serupa juga disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Rizal Taufikurahman. Ia menilai persoalan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelatihan tenaga kerja, karena akar masalahnya juga berada pada kebijakan industri, perdagangan, dan investasi.
Tekanan industri membuat PHK terus berulang
Rizal menyebut tekanan di pasar kerja makin terasa karena industri menghadapi pelemahan permintaan, kenaikan biaya produksi, tekanan kurs rupiah, persaingan impor, dan daya saing manufaktur yang belum cukup kuat. Kondisi itu membuat ruang bagi penciptaan pekerjaan baru semakin terbatas.
Ia menilai pendidikan vokasi perlu dirancang mengikuti kebutuhan sektor industri yang berkembang. Program magang juga tidak boleh berubah menjadi penyedia tenaga kerja murah berkedok pelatihan, sementara sertifikasi harus diakui benar oleh dunia usaha.
Dalam pandangannya, agenda ketenagakerjaan harus bergerak dari sekadar melatih pekerja menuju strategi industrialisasi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan tenaga kerja berkualitas. Artinya, respons pemerintah tidak cukup hanya melindungi pekerja yang terdampak, tetapi juga harus mencegah sumber masalahnya terus muncul.
Berbagai program pemerintah tetap menjadi langkah penting bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Namun, selama industri padat karya masih tertekan dan penciptaan kerja formal belum kuat, gelombang PHK berisiko terus berulang meski pelatihan, magang, dan JKP sudah diperkuat.
