Mahkamah Agung Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan konservatif untuk mendukung upaya Partai Republik membatasi penggunaan surat suara lewat pos. Kasus yang tengah dipertimbangkan berfokus pada hukum Mississippi yang memperbolehkan surat suara melalui pos diterima hingga lima hari kerja setelah Hari Pemilihan agar tetap dihitung.
Hukum ini sebelumnya dinyatakan ilegal oleh pengadilan federal tingkat banding yang berbasis di New Orleans. Namun, pengadilan tertinggi saat ini mendengarkan argumen dari kedua pihak untuk menilai apakah hukum federal yang mengatur batas waktu pemilihan federal mengalahkan peraturan negara bagian terkait penerimaan surat suara pasca-Hari Pemilihan.
Argumen Pendukung Pembatasan Surat Suara Lewat Pos
Pemerintahan Presiden Trump, yang mewakili pembela hukum melalui Solicitor General D. John Sauer, menilai aturan Mississippi terlalu longgar dan tidak tepat. Sauer mengemukakan bahwa "penerimaan resmi" surat suara adalah inti definisi pemilihan, sehingga menerima surat suara setelah Hari Pemilihan dianggap melampaui batas waktu yang sah secara hukum.
Beberapa hakim konservatif menyatakan kekhawatiran lebih luas atas praktik surat suara lewat pos, seperti siapa yang berhak mengirimkan surat suara, apakah surat suara harus diberi cap pos, dan apakah pemilih dapat menarik kembali surat suara yang sudah dikirim. Ini mencerminkan tekanan ideologis Partai Republik yang menentang metode pengiriman suara ini, karena mereka melihatnya rawan disalahgunakan.
Pengaruh Politik dan Kontroversi Seputar Keamanan Pemilu
Donald Trump sendiri pernah berjanji menghapus penggunaan surat suara lewat pos menjelang pemilu pertengahan periode demi menjaga kontrol Partai Republik di Kongres. Penghapusan itu dianggap akan menguntungkan kubu konservatif karena pemilih Demokrat cenderung lebih sering menggunakan surat suara lewat pos. Namun, klaim Trump terkait penipuan pemilih secara luas masih minim buktinya.
Para hakim konservatif sempat menyoroti potensi penurunan kepercayaan publik bila mesin hitung suara harus menerima “tumpukan besar” surat suara yang masuk setelah hasil awal diumumkan. Justice Samuel Alito mengatakan hal ini bisa mengguncang keyakinan atas hasil pemilu langsung setelah pemungutan suara.
Tanggapan Pihak Mississippi
Pengacara Mississippi, Scott Stewart, mempertahankan hukum negara bagian tersebut dengan mengatakan bahwa batas waktu penerimaan surat suara pos berfungsi untuk mencegah penipuan seperti pemungutan suara ganda. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada bukti nyata penipuan terkait batas waktu tersebut sejak aturan diberlakukan.
Hakim konservatif seperti Brett Kavanaugh menantang Stewart untuk menjelaskan mengapa praktik historis cenderung menuntut penghitungan surat suara pos harus selesai pada Hari Pemilihan. Hal ini menjadi penting untuk memutuskan apakah ketentuan lima hari tambahan ini melanggar undang-undang federal.
Dampak Potensial terhadap Sistem Pemilu Nasional
Sekitar 30 negara bagian dan Distrik Columbia masih membolehkan penghitungan surat suara yang berstempel pos pada atau sebelum Hari Pemilihan namun diterima setelahnya. Jika keputusan Mahkamah Agung menyatakan hukum Mississippi ilegal, aturan serupa di negara bagian lain termasuk kebijakan penghitungan suara militer bisa terkena dampak.
Pertanyaan juga muncul mengenai kemungkinan keputusan ini mempengaruhi praktik pemungutan suara awal (early voting) yang selama ini banyak digunakan dan efektif untuk mempermudah warga menyalurkan hak pilihnya sebelum Hari Pemilihan.
Berikut beberapa poin penting terkait kasus ini:
- Hukum Mississippi memperbolehkan penerimaan surat suara lewat pos hingga lima hari kerja setelah Hari Pemilihan.
- Pemerintahan Trump mendukung pembatasan ini dengan alasan menjaga kepastian hukum dalam pemilu nasional.
- Beberapa hakim konservatif menginginkan aturan lebih ketat untuk menekan potensi penipuan.
- Pemilih yang diizinkan menggunakan surat suara lewat pos di Mississippi terbatas pada lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang tinggal jauh dari lokasi pemungutan suara.
- Keputusan Mahkamah Agung bisa berpengaruh besar terhadap aturan serupa di banyak negara bagian lain.
Mahkamah Agung diharapkan mengeluarkan putusan terkait kasus ini menjelang akhir Juni. Keputusan tersebut nantinya akan menentukan apakah negara bagian dapat tetap memiliki fleksibilitas dalam menerima surat suara lewat pos setelah Hari Pemilihan atau harus tunduk pada batas waktu ketat yang diberlakukan oleh hukum federal. Proses ini menjadi salah satu pengujian penting atas dinamika pemilu dan regulasi suara pos di Amerika Serikat yang selama ini sarat kontroversi politik.
