Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku terkejut sekaligus prihatin setelah menerima data keterlibatan ASN di lingkungan Pemprov Jabar dalam aktivitas judi online dengan transaksi yang mencapai hingga Rp800 juta dalam setahun. Temuan itu menjadi perhatian serius karena jumlah transaksi haram yang melibatkan abdi negara di Jawa Barat disebut terus naik dan kini telah menyentuh puluhan miliar rupiah per tahun.
Erwan menyebut data yang dibongkar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memuat identitas lengkap, mulai dari nama hingga alamat. Ia mengatakan ada ASN yang nilai transaksinya bahkan mencapai ratusan juta rupiah, dan kondisi itu dinilainya sangat memprihatinkan.
Masalah yang meluas ke berbagai lapisan
Menurut Erwan, persoalan judi online dan pinjaman online di Jawa Barat tidak lagi hanya menyasar kelompok berpenghasilan rendah. Praktik itu disebut sudah merambah kalangan pejabat, anggota TNI, Polri, hingga ASN.
Ia juga menyoroti besarnya beban sosial di Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia yang mencapai sekitar 51 juta jiwa. Dalam pandangannya, kondisi itu membuat persoalan sosial seperti judol dan pinjol menjadi semakin krusial untuk ditangani.
Langkah pembinaan internal
Meski telah mengantongi data by name by address, Pemprov Jabar memilih tidak membuka identitas para ASN yang terlibat. Pemerintah provinsi menempuh jalur penegakan disiplin melalui Inspektorat dengan mekanisme pembinaan internal secara bertahap.
Erwan mengatakan pihaknya akan memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Ia menekankan agar kasus serupa tidak terus bertambah setiap tahun.
Sorotan etika publik dari Ombudsman
Pemprov Jabar juga meminta masukan dan intervensi dari Ombudsman RI untuk membenahi persoalan pelayanan publik lainnya. Salah satu yang turut dibahas adalah evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru agar pola maladministrasi tidak terus berulang.
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menilai keterlibatan aparatur negara dalam lingkaran judi dan pinjol telah mencoreng etika publik. Ia menyebut persoalan itu tidak hanya terkait hukum, tetapi juga berpotensi memicu maladministrasi dalam pelayanan masyarakat.
Maneger menegaskan Ombudsman perwakilan Jawa Barat siap memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Menurut dia, aparatur negara seharusnya menjadi teladan sehingga persoalan semacam ini layak mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait.
