Eks Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013, Dede Yusuf, menilai usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda belum mendesak untuk dibahas sekarang. Ia juga menyoroti bahwa Jabar tidak hanya dihuni warga Sunda, tetapi juga mencakup Betawi hingga Jawa.
Menurut Dede, perubahan nama berisiko membuat budaya lain di Jawa Barat seolah menjadi minoritas. Ia menilai konsep Tatar Sunda semestinya tetap egaliter, apalagi wilayah ini berdekatan dengan DKI Jakarta.
Dede menyampaikan pandangan itu di kompleks parlemen, Jakarta, saat menanggapi aspirasi yang mulai naik ke tahap legislasi. Politikus Demokrat yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan, secara historis usulan tersebut menurutnya belum perlu saat ini.
Meski begitu, Dede tidak menolak jika Pemprov atau DPRD Jawa Barat ingin mengajukan usulan perubahan nama. Ia menegaskan, prosesnya harus mengikuti tata peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bisa berhenti di tingkat daerah.
Dede menjelaskan, perubahan nomenklatur provinsi memang harus diatur lewat undang-undang. Karena itu, keputusan akhirnya berada di DPR RI, termasuk jika yang berubah adalah nama provinsi, kabupaten, atau kota.
Ia juga menyebut revisi undang-undang itu akan memuat nomenklatur sekaligus batas wilayah. Menurut dia, DPRD boleh mengusulkan, tetapi usulan tersebut tetap harus dibawa lagi ke DPR RI untuk diputuskan.
Di sisi lain, seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat disebut telah memberi lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahap legislasi. Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan dorongan itu muncul karena ada kekhawatiran identitas budaya Sunda mulai tergerus.
Rahmat menilai urgensi pembahasan ini terletak pada upaya menjaga jati diri suku Sunda. Ia bahkan menyebut identitas itu terancam punah, sehingga pembahasan nama provinsi dianggap penting untuk dilanjutkan.
Sejumlah pihak juga menilai usulan nama “Provinsi Sunda” berpotensi tidak merepresentasikan keberagaman identitas budaya di Jawa Barat. Namun Rahmat menegaskan, tidak ada wilayah di Jawa Barat yang berada di luar cakupan Tatar Sunda.
Menurut Rahmat, semua daerah dalam Provinsi Jawa Barat saat ini merupakan wilayah Sunda. Pandangan itu menjadi salah satu dasar DPRD Jabar tetap mendorong aspirasi perubahan nama ke tahap berikutnya.
