Kepastian hukum kembali ditempatkan sebagai salah satu kebutuhan penting bagi dunia usaha di Jawa Barat. Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat atau Kadin Jawa Barat kini memperkuat komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk membangun iklim investasi yang lebih kondusif.
Kolaborasi tersebut diarahkan agar pelaku usaha memiliki ruang komunikasi yang lebih baik dengan aparat penegak hukum. Harapannya, potensi hambatan maupun sengketa dalam kegiatan bisnis dapat diminimalkan sejak awal.
Komitmen itu mengemuka dalam audiensi jajaran pengurus Kadin Jawa Barat dengan Kepala Kejati Jawa Barat, Sutikno, di Gedung Kejati Jawa Barat pada Rabu, 22/7/2026. Ketua Umum Kadin Jawa Barat Almer Faiq Rusydi hadir bersama pengurus organisasi dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan ini menyoroti keterkaitan antara penegakan hukum, kepercayaan investor, dan ekspansi usaha di daerah. Bagi pelaku usaha, lingkungan yang jelas dan kondusif dinilai dapat mendorong investasi baru serta perluasan kegiatan ekonomi.
Sinergi untuk iklim usaha yang sehat
Kepala Kejati Jawa Barat Sutikno menilai hubungan yang solid antara lembaga penegak hukum dan dunia usaha menjadi unsur penting bagi aktivitas ekonomi. Ia menegaskan, “Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha.”
Sutikno juga mengajak pelaku usaha di Jawa Barat untuk menjaga integritas dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kegiatan usaha yang bertanggung jawab dinilai perlu agar iklim investasi dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
| Pihak | Peran dalam audiensi | Fokus kolaborasi |
|---|---|---|
| Kadin Jawa Barat | Mewakili dunia usaha | Mendukung pembangunan ekonomi daerah dan konsolidasi organisasi |
| Kejati Jawa Barat | Lembaga penegak hukum | Mendorong kepastian hukum serta lingkungan usaha yang kondusif |
Menurut laporan wartaekonomi.co.id, kedua pihak sepakat meningkatkan koordinasi antara dunia usaha dan aparat penegak hukum. Komunikasi yang lebih intensif dipandang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem bisnis yang sehat.
Langkah ini tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian persoalan ketika sengketa telah muncul. Kadin dan Kejati juga menempatkan dialog sebagai sarana untuk memperkecil hambatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
Rapimprov jadi arah program ekonomi Kadin
Dari sisi organisasi, Almer Faiq Rusydi menyatakan Kadin Jawa Barat akan terus memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi daerah. Sejumlah program organisasi akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Provinsi atau Rapimprov.
Rapimprov diproyeksikan menjadi forum untuk menetapkan program kerja resmi Kadin Jawa Barat. Arah program tersebut akan ditujukan untuk memperkuat kontribusi organisasi terhadap pengembangan ekonomi dan dunia usaha di provinsi ini.
Kadin Jawa Barat juga sedang menjalankan konsolidasi di tingkat daerah. Sejumlah kepengurusan Kadin kabupaten dan kota telah memasuki akhir masa bakti sehingga Musyawarah Kota dan Musyawarah Kabupaten tengah berlangsung.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan regenerasi kepemimpinan berjalan sesuai mekanisme organisasi. Konsolidasi di tingkat daerah menjadi bagian dari penguatan peran Kadin dalam menjangkau kebutuhan dunia usaha di berbagai wilayah Jawa Barat.
Kepercayaan investor menjadi perhatian
Investasi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap lingkungan bisnis. Kepastian hukum dinilai menjadi salah satu faktor utama yang dapat mendorong pembukaan investasi serta pengembangan usaha.
Dalam konteks itu, audiensi Kadin dan Kejati menjadi momentum untuk menjalankan fungsi masing-masing secara lebih terhubung. Dunia usaha membutuhkan iklim yang kondusif, sementara penegakan hukum menjadi elemen yang mendukung kepastian dalam aktivitas bisnis.
Kadin Jawa Barat berharap sinergi ini dapat membantu membentuk ekosistem usaha yang lebih sehat. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui meningkatnya kepercayaan investor dan iklim bisnis yang lebih baik.