Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS kembali menjadi sorotan setelah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turun langsung ke Matraman, Jakarta Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni benar-benar sampai kepada warga yang berhak.
Langkah pengecekan lapangan itu juga melibatkan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Pemerintah ingin memastikan penataan hunian berjalan tepat sasaran, terutama di wilayah padat penduduk yang masih menyimpan banyak persoalan rumah layak huni.
Penerima dicek dari kondisi rumah hingga pendapatan
Di lokasi, Tito dan Maruarar memeriksa kelayakan bangunan dan berbincang langsung dengan pemilik rumah penerima bantuan. Penilaian penerima tidak dilakukan sembarangan, karena basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dikelola BPS menjadi acuan utama.
Data itu memastikan penerima bantuan memenuhi kriteria program bedah rumah, baik dari kondisi fisik hunian maupun tingkat pendapatan bulanan. Dengan begitu, bantuan diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memang membutuhkan peningkatan kualitas tempat tinggal.
Tito menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari kerja besar pemerintah untuk menyelesaikan masalah perumahan di seluruh Indonesia. Ia menyebut persoalan itu tidak mudah, karena backlog rumah layak huni masih besar.
Jakarta masih hadapi tantangan hunian layak
Pemerintah mengakui bahwa pemenuhan rumah layak huni di DKI Jakarta masih menghadapi tantangan berat. Kepadatan penduduk membuat jumlah bangunan tidak layak di wilayah ini tetap tinggi dan perlu penanganan lebih serius.
Karena itu, target sasaran penerima manfaat BSPS pada periode tahun ini dinaikkan secara signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperluas jangkauan bantuan di tengah kebutuhan perumahan yang masih besar.
Insentif lain disiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
Selain BSPS, pemerintah juga menjalankan skema lain untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Dua di antaranya adalah pembebasan biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Kebijakan tersebut dipakai untuk mempercepat akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak. Namun pemerintah pusat menilai langkah itu tidak cukup jika tidak dibarengi keterlibatan aktif pemerintah daerah.
Tito meminta pemerintah daerah ikut menyediakan alokasi khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurutnya, dukungan daerah penting untuk mempercepat pengentasan persoalan pemukiman kumuh di kota besar seperti Jakarta.
Dorongan agar Jakarta ikut memperkuat anggaran perumahan
Sinergi antarlevel pemerintahan dinilai mendesak untuk diperkuat, terutama menjelang momentum hari jadi kota. Tito juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan program kerja agar kesenjangan pemenuhan kebutuhan papan bisa ditekan.
Ia menekankan harapan agar DKI turut mengalokasikan anggaran untuk perumahan. Bagi pemerintah pusat, kerja sama ini menjadi salah satu kunci untuk mempercepat perbaikan kualitas hunian warga di ibu kota.
Agenda peninjauan lapangan di Matraman juga dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto dan Camat Matraman Bambang Pangestu. Sejumlah pimpinan tinggi madya dan pratama dari kementerian terkait ikut mendampingi pemantauan program tersebut.