Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas jangkauan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. Hal ini diungkapkan saat acara GPM Serentak dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Sabtu (30/8/2025).
Menurut Mendagri, gerakan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjamin ketahanan pangan nasional sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan yang tak terlepas dari makna kemerdekaan sejati. Ia mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang sangat memperhatikan sektor pangan, termasuk target swasembada yang menjadi indikator kemerdekaan bangsa dalam memberi makan masyarakatnya sendiri.
“Bapak Presiden menyampaikan, merdeka bukan sekadar bebas dari penjajahan, tetapi juga merdeka dari ketergantungan pangan asing, yakni mampu menyediakan kebutuhan pokok sendiri. Gerakan Pangan Murah ini menjadi salah satu upaya konkret,” ujar Tito.
Salah satu fokus utama GPM adalah menjaga stabilitas harga beras. Dari total stok beras yang tersedia di Perum Bulog sebanyak sekitar 4 juta ton, akan dialokasikan 1,3 juta ton khusus untuk Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP minimal 7 ribu ton per hari hingga akhir Desember 2025.
Penyaluran beras ini dilakukan melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari pasar tradisional, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pasar murah yang digelar oleh Pemda, hingga ke retail modern. Selain itu, keterlibatan TNI, Polri, serta pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga diberikan subsidi harga agar harga beras tetap terjangkau di masyarakat.
“Beras kemasan 5 kilogram dari SPHP ini dijual dengan harga Rp60.000 atau Rp12.000 per kilogram, untuk menjaga daya beli masyarakat,” jelas Mendagri.
Perluasan Gerakan Pangan Murah ke Tingkat Kecamatan
Mendagri menekankan pentingnya memperluas implementasi GPM hingga ke tingkat kecamatan, karena kecamatan merupakan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Dengan kehadiran GPM sampai ke level ini, diharapkan keterjangkauan dan ketersediaan pangan pokok semakin terjamin.
“Jumlah kecamatan di Indonesia ada 7.285, dan saat ini sudah ada 4.663 kecamatan yang mendaftar untuk mengikuti gerakan ini,” sebut Tito yang memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian dan Kepala Bulog yang telah memprakarsai metode pelaksanaan lewat kecamatan.
Pengalaman awal menunjukkan bahwa saat distribusi beras murah merata, inflasi pangan dapat ditekan. Data rapat mingguan mengenai inflasi memperlihatkan gerakan ini efektif dalam mendinginkan harga bahan pangan pokok di pasar.
Sinergi Antarlembaga dan Pemangku Kepentingan
Keberhasilan Gerakan Pangan Murah bukan hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga membutuhkan dukungan penuh berbagai pihak. Dari segi institusional, Kementerian Dalam Negeri akan mengawal pelaksanaan GPM secara terus-menerus dengan koordinasi baik kepada pemerintah daerah, Bulog, dan aparat keamanan.
Acara pada Sabtu (30/8) juga dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Mereka melakukan diskusi dengan perwakilan Pemda dari berbagai daerah, termasuk Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Yapen, Kabupaten Pinrang, dan Kota Yogyakarta secara daring.
Mendagri juga mengingatkan para kepala daerah untuk memanfaatkan kewenangan yang dimiliki guna kepentingan rakyat dan tidak mengabaikan peran aktif dalam menjaga ketahanan pangan.
Dengan pola distribusi yang merata dan harga yang terjangkau, pemerintah berharap masyarakat memperoleh akses pangan pokok yang cukup dengan harga stabil, sehingga beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat. Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga menjelang akhir tahun 2025.
