Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa keberangkatan istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat tidak dibiayai APBN. Klarifikasi ini disampaikan setelah potongan surat dinas yang memuat nama anggota keluarga menteri beredar luas di media sosial dan memicu spekulasi publik.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyebut dokumen yang beredar berkaitan dengan urusan administrasi perjalanan dinas, termasuk pengajuan visa melalui Kementerian Luar Negeri. Ia juga menegaskan bahwa jika anggota keluarga ikut dalam perjalanan itu, pembiayaannya tetap memakai dana pribadi, bukan uang negara.
Penjelasan soal nama keluarga dalam surat
Apri menjelaskan bahwa nama Irma Hermawati dan Aurellia Tsabitha Meidirama dicantumkan dalam satu daftar karena kebutuhan administrasi pengurusan visa. Menurut dia, penyatuan nama dalam daftar tersebut merupakan bagian dari komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri agar proses dokumen perjalanan lebih mudah.
Ia menilai pencantuman anggota keluarga dalam satu daftar tidak otomatis berarti negara membiayai keberangkatan mereka. Karena itu, ia meminta publik tidak langsung menyimpulkan adanya penggunaan anggaran pemerintah hanya karena nama keluarga muncul dalam surat dinas.
Soal paspor diplomatik yang ikut disorot
Sorotan lain muncul karena nama Irma Hermawati disebut menggunakan paspor diplomatik. Apri mengatakan ketentuan yang berlaku memungkinkan pasangan pejabat negara yang sedang menjalankan tugas dinas untuk menggunakan fasilitas tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan paspor diplomatik tidak berkaitan dengan sumber biaya perjalanan. Dengan kata lain, fasilitas dokumen perjalanan tidak sama dengan pembiayaan yang dibebankan kepada APBN.
Apri kembali menegaskan bahwa biaya keberangkatan keluarga menteri tidak menggunakan dana negara. Ia juga menolak anggapan bahwa pajak masyarakat dipakai untuk membiayai perjalanan anggota keluarga pejabat tersebut.
Kementerian PU minta publik melihat konteks surat dinas
Kementerian PU menyebut klarifikasi ini penting untuk meluruskan informasi yang sudah terlanjur beredar di ruang publik. Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa surat dinas yang dipersoalkan lebih berkaitan dengan administrasi perjalanan, bukan bukti pembiayaan negara untuk keluarga menteri.
Di tengah sorotan publik terhadap transparansi penggunaan fasilitas pejabat negara, Kementerian PU menegaskan kembali bahwa jika keluarga ikut dalam perjalanan kedinasan, maka seluruh biayanya ditanggung secara mandiri. Pemerintah berharap penjelasan ini menghentikan spekulasi yang berkembang dari potongan dokumen yang beredar di media sosial.
